“Kami menekankan kepada pemerintah kabupaten kota agar tidak ada tindakan pungli atau pemalakan, harga parkir juga harus distandarkan dan harga makanan tidak boleh ada yang menaikkan harga yang tidak wajar di daerah wisata,” katanya.
Selain itu, Mahyeldi menambahkan, hal yang juga krusial dalam peningkatan sektor pariwisata adalah akses jalan dan kemacetan. Sebab, akan memberikan kesan yang tidak baik bagi wisatawan dalam perjalanan.
“Salah satu yang dibahas itu mengenai akses atau jalan. Sejarah ini dari laporan terakhir jalan nasional di Sumbar sudah dibenahi sampai 93 persen. Lalu jalan provinsi melalui DAK, jalan sudah dirapikan dan menimbun jalan yang berloban. Kami juga mendorong kabupaten dan kota melakukan hal serupa,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga sudah memerintahkan dinas terkait untuk merapikan pinggiran jalan di Sumbar, untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan saat Lebaran. Di samping itu, Mahyeldi meminta kepada masyarakat untuk tidak meminta sumbangan di jalan-jalan raya. Hal itu bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan dan tidak membahayakan masyarakat yang meminta sumbangan.
“Supaya tidak terganggu perjalanan, diharapkan tidak ada lagi yang meminta sumbangan di jalan-jalan. Kepada pengunjung wisata juga diimbau untuk menjaga kebersihan di daerah wisata yang akan dikunjungi dan tetap mematuhi prokes. Kami optimis dengan apa yang sudah dilakukan ini, kenyamanan tamu di Sumbar akan terjaga dan kondusif,” katanya.
Pada libur lebararan tahun ini, Pemprov Sumbar menargetkan kunjungan wisatawan sebanyak 1,8 juta orang. Destinasi wisata di Kota Bukittinggi dan sekitarnya diperkirakan akan menjadi daerah yang paling banyak dikunjungi.
