PADANG, HARIANHALUAN.ID – Di tengah laju pembangunan yang terus meningkat, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlangsungan lahan pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan daerah.
Komitmen tersebut ditunjukkan langsung oleh Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penetapan dan Integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tingkat Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Selasa (2/6/2026).
Forum yang diikuti seluruh kepala daerah dan pemangku kepentingan sektor pertanian serta tata ruang se-Sumbar itu, menjadi momentum penting dalam merumuskan strategi perlindungan lahan pertanian produktif yang kian terdesak oleh kebutuhan pembangunan infrastruktur, investasi, permukiman, dan sektor lainnya.
Bagi Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki potensi pertanian cukup besar, isu perlindungan lahan bukan sekadar persoalan tata ruang, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat dan masa depan ketahanan pangan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Hendrajoni menegaskan bahwa pembangunan dan perlindungan lahan pertanian tidak boleh dipertentangkan. Keduanya harus berjalan beriringan melalui perencanaan yang matang dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan jangka panjang masyarakat.
“Pembangunan daerah harus terus berjalan, namun kita juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga lahan pertanian produktif yang menjadi sumber pangan masyarakat. Karena itu, penetapan LP2B harus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan,” ujar Hendrajoni.
Menurutnya, keberadaan LP2B memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus menjadi benteng terhadap semakin masifnya alih fungsi lahan yang terjadi di berbagai daerah.
Ia mengingatkan bahwa jika lahan pertanian produktif terus berkurang tanpa kendali, maka ancaman terhadap ketahanan pangan akan semakin nyata di masa mendatang. Karena itu, perlindungan kawasan pertanian harus menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan.
Dalam rakor tersebut, berbagai isu strategis turut dibahas, mulai dari percepatan penetapan kawasan LP2B, integrasi data spasial pertanian, sinkronisasi dokumen tata ruang, hingga penyesuaian regulasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan tanpa mengorbankan sektor pangan.
Hendrajoni menilai tantangan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah sendiri. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota agar kebijakan perlindungan lahan pertanian dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
“Ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan harus terus diperkuat agar perlindungan lahan pertanian benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Keseriusan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengawal kebijakan tersebut terlihat dari kehadiran sejumlah pejabat teknis yang turut mendampingi Bupati dalam rakor itu.
Di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Zainal Arifin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jaferi, serta Kepala Dinas Pertanian Hamdi.
Kehadiran jajaran teknis tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Pesisir Selatan untuk memastikan proses integrasi dan penetapan LP2B berjalan selaras dengan arah pembangunan daerah yang telah direncanakan.
Melalui forum koordinasi ini, Pemkab Pessel berharap lahir berbagai solusi dan kebijakan yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan lahan pertanian produktif, sekaligus membuka ruang bagi percepatan pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan pangan dapat berjalan seimbang demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan di masa depan.
