JAKARTA, HARIANHALUAN.ID– Baru-baru ini beredar wacana pemanfaatan zakat untuk menyokong pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah. Adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin yang mengusulkan zakat dari masyarakat bisa digunakan membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, hal itu bisa menekan kurangnya anggaran dari program unggulan pemerintah tersebut.
“Bagaimana kita menstimulasi agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana,” kata Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI Komisi XIII dari fraksi PAN H. Arisal Aziz menjelaskan bahwa zakat dan pemanfaatannya semua diatur oleh Al Qur’an dan Hadist dan menjadi ranah para ulama untuk memberi pencerahan baik kepada pemerintah maupun kepada Masyarakat.
“Zakat itu perkara fiqih ya. Ada aturannya dalam Al Qur’an dan hadist. Kita mengenal ada yang disebut dengan Asnaf yang delapan yaitu kelompok orang yang berhak menerima zakat.Lebih tepatnya ulama yang menegaskan apakah zakat untuk MBG sudah benar secara syari’at,” sebut Arisal.
“Peserta didik penerima MBG tentu ada yang dari kelompok fakir dan miskin. Dilihat dari perspektif asnaf yang delapan, mereka berhak menerima zakat. Cuman masalahnya, tidak semua peserta didik masuk kategori tersebut. Nah, tentu ini akan jadi PR tambahan sebab harus ada pemisah yang jelas di antara penerima MBG dari uang zakat tersebut,” imbuhnya.
“Jadi, sudah semestinya alim ulama kita ambil peranan di sini untuk mengedukasi dan mencari benang merah untuk wacana tersebut andai itu memungkinkan untuk dieksekusi,” tambah Josal.
