PARIAMAN, HARIANHALUAN.ID — Jarang terjadi seorang wakil rakyat bicara terbuka soal isi dompetnya. Namun, Anggota DPRD Kota Pariaman, Indra Jaya, memecah tabu itu. Di tengah sorotan publik terhadap kinerja dan transparansi lembaga legislatif, ia justru memilih buka-bukaan, total pendapatannya sebagai anggota dewan mencapai Rp20,39 juta per bulan. Tapi, di balik angka itu, ternyata ada beban sosial, kontribusi partai, hingga tanggung jawab moral yang tidak bisa dinilai dengan rupiah.
Anggota DPRD Kota Pariaman, Indra Jaya, membuat pernyataan terbuka yang langka di kalangan politisi. Dalam wawancara eksklusif dengan Haluan, Selasa (9/9/2025), ia mengungkap secara gamblang besaran pendapatan bulanan yang diterima oleh setiap anggota dewan di Kota Tabuik tersebut.
Menurut Indra, total gaji anggota DPRD mencapai Rp20,39 juta per bulan sebelum dipotong pajak. Angka ini merupakan akumulasi dari gaji pokok dan berbagai jenis tunjangan. Ia menilai nominal tersebut cukup untuk menunjang kinerja sebagai wakil rakyat, namun tidak lepas dari beban sosial yang melekat.
“Apakah ini cukup atau tidak, secara nominal sudah lumayan. Tapi bagaimana dengan beban sosialnya? Itu kembali ke diri kita masing-masing untuk mengurainya dan memanfaatkannya dengan baik,” kata politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Ia menegaskan bahwa nilai penghasilan bukan satu-satunya indikator dalam menjalankan amanah sebagai anggota legislatif. Nilai-nilai sosial yang dipegang sebelum menjadi dewan harus tetap menjadi kompas moral, agar kepercayaan masyarakat tidak luntur oleh godaan jabatan.
“Melihat kondisi kita di daerah, dengan penghargaan yang diberi negara kepada kita sebagai dewan di daerah, semua bisa menyesuaikan. Prinsipnya, baik sebelum maupun sesudah jadi dewan, nilai sosial tetap menjadi pegangan,” katanya.
Tak hanya itu, Indra juga mengungkapkan bahwa setiap kader partai diwajibkan menyetor sebagian penghasilannya kepada partai sebagai bentuk kontribusi. Di PAN, kata dia, sekitar 20 persen dari total pendapatan dialokasikan untuk mendukung operasional dan program partai. Namun, besaran itu bisa berbeda tergantung kebijakan masing-masing partai politik.
“Partai kan perlu kita besarkan juga sebagai mesin politik. Namun, itu tergantung aturan partai masing-masing,” katanya.
