Persiapkan Pembahasan LKPJ dan RPJMD, Anggota DPRD Sumbar Ikuti Bimtek di Pekanbaru

PEKANBARU, HARIANHALUAN.ID–Dalam upaya meningkatkan kinerja dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD melalui Pembahasan LKPJ Kepala Daerah, LHP BPK, dan RPJMD, Sabtu (22/3), di salah satu hotel di Pekanbaru.

Bimtek tersebut bekerjasama dengan Universitas Islam Riau (UIR), dan bertujuan memperkuat pemahaman anggota dewan terhadap pertanggungjawaban keuangan daerah serta perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan transparan.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi saat membuka Bimtek tersebut menegaskan, kegiatan berfokus pada tiga aspek utama, yakni pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, penguatan sinergi DPRD dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“DPRD akan segera membahas LKPJ Kepala Daerah 2024. Anggota dewan perlu memahami strategi pembahasan agar rekomendasi yang dihasilkan lebih berkualitas dan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Muhidi juga menekankan pentingnya kerja sama DPRD dengan BPK dalam mengawasi keuangan daerah. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah sangat bergantung pada sinergi antara kedua lembaga ini.

“Sebagai institusi pengawasan, DPRD dan BPK harus saling mendukung untuk menciptakan laporan keuangan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Selain itu, DPRD juga akan membahas RPJMD 2025-2030 yang akan diajukan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih. DPRD berperan dalam memastikan transisi dari RPJMD 2021-2026 ke RPJMD 2025-2030 berjalan lancar dan tetap relevan dengan kebutuhan daerah.

“Penyusunan RPJMD yang baru harus tetap memperhatikan kesinambungan kebijakan agar program-program yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan,” jelasnya.

Direktur DPPM Universitas Islam Riau, Arbi Haza Nasution, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh kegiatan ini. Ia menegaskan Universitas Islam Riau sebagai salah satu perguruan tinggi tertua dan pertama yang meraih predikat unggul di Riau, memiliki komitmen dalam mendukung peningkatan kapasitas pemerintahan daerah.

“Universitas Islam Riau memiliki 10 program studi S2, dan kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut di masa depan. Hasil dari Bimtek ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan pengawasan pemerintahan daerah,” ungkapnya.

DPRD menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi guna memperdalam wawasan peserta dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran DPRD dalam memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (*)