Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyatakan, berdasarkan hasil evaluasi bersama dengan pemangku kepentingan terkait, informasi prakiraan cuaca saja tidak operasional untuk operasi kedaruratan, sehingga diperlukan suatu sistem peringatan dini kebencanaan yang benar-benar bisa dijadikan pegangan oleh BPBD untuk mengaktivasi rencana kontinjensi dan rencana operasi kedaruratan.
Pada kesempatan yang sama, Pj Bupati Agam, Endrizal menyampaikan terima kasih atas bantuan BNPB. Peralatan peringatan dini yang akan menentukan adanya informasi melalui sirine dapat membantu masyarakat selamat dari ancaman bahaya banjir bandang. Dia akan melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai keberadaan peralatan peringatan dini kepada masyarakat agar mereka turut merasa memiliki sebagai aset yang berharga dan menjaganya.
Sebelumnya diberitakan, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati menyampaikan, sistem peringatan dini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat terhadap tiga kabupaten/kota yang dilanda banjir lahar dingin pada 11 Mei 2024 lalu.
Raditya berharap, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat turut juga andil dalam pemasangan maupun pemeliharaan instrumen peringatan dini. “Tantangan selanjutnya bagaimana sistem peringatan dini ini dapat mendorong adanya early action di tengah masyarakat,” ujar Raditya.
Pemasangan perangkat peringatan dini ini diharapkan dapat menjadi contoh kasus yang baik. Menurutnya, modalitas yang dimiliki masyarakat setempat telah ada, sehingga ini dapat membantu untuk memahami peringatan dini dan mereka mampu melakukan aksi dini untuk merespons peringatan dini tersebut.
Sistem peringatan dini ini akan mengintegrasikan informasi cuaca, informasi aktivitas gunung api, informasi getaran, dan sensor cuaca. Berbagai informasi tersebut akan memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan untuk kesiapsiagaan maupun langkah mitigasi terhadap potensi dampak bencana. (*)
