PESISIR SELATAN, HARIANHALUAN.ID — Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan tetap menunjukkan komitmennya dalam menjaga kualitas demokrasi. Salah satunya dengan terus melakukan pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) triwulan kedua tahun 2026.
Anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Syauqi Fuadi, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk melemahkan fungsi pengawasan.
“Walaupun tidak ada dana perjalanan dinas akibat efisiensi anggaran, Bawaslu Pessel tetap menjalankan tugas pengawasan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (21/4/2026).
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesisir Selatan tengah melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian data (coklit) PDPB sejak 13 hingga 30 April 2026. Proses ini berlangsung di enam kecamatan, di antaranya Airpura, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan, hingga Silaut.
Syauqi menjelaskan, pengawasan PDPB tetap menjadi hal krusial meski berada di masa nontahapan Pemilu. Hal ini bertujuan memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat tetap terakomodasi dalam daftar pemilih.
“Pengawasan ini penting untuk menjamin hak masyarakat dalam Pemilu. Selain itu, data yang akurat juga berdampak pada efisiensi logistik seperti surat suara dan tinta pada pelaksanaan Pemilu mendatang,” kata Syauqi.
Dalam pelaksanaan di lapangan, Bawaslu menemukan sejumlah persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti. Di antaranya adanya data pemilih ganda serta pemilih yang tidak diketahui keberadaannya.
“Ini harus benar-benar clear. Kami tidak ingin ada potensi penyalahgunaan hak pilih,” ucapnya lagi.
Hingga Selasa, Bawaslu Pesisir Selatan telah mengawasi 60 data pemilih. Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 orang dinyatakan valid, sementara 4 lainnya masuk kategori tidak valid, masing-masing 2 orang karena data ganda dan 2 orang karena tidak diketahui keberadaannya.
Untuk memaksimalkan pengawasan, Bawaslu Pesisir Selatan membentuk tiga tim yang terdiri dari komisioner dan staf sekretariat. Tim-tim ini disebar ke berbagai wilayah guna memastikan proses pemutakhiran data berjalan sesuai aturan.
