AGAM, HARIANHALUAN.ID — Kondisi pertanian di wilayah Agam Timur menjadi sorotan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Agam. Serangan hama tikus yang dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Kecamatan Canduang dinilai telah memberikan dampak signifikan terhadap hasil panen petani.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi Gerindra dalam Pandangan Umum Fraksi yang disampaikan Masriko Andri sebagai juru bicara, Kamis (17/9). Ia menyebut, berdasarkan informasi dan aspirasi yang diterima dari masyarakat serta petani, serangan hama tikus terjadi antara lain di Nagari Lasi, Nagari Canduang dan Nagari Bukik Batabuah.
Menurut Fraksi Gerindra, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Agam karena berdampak langsung terhadap produktivitas sawah.
“Di beberapa lokasi, hasil panen dilaporkan turun hingga lebih dari separuh dibandingkan hasil panen sebelumnya,” ucap Masriko.
Salah satu gambaran yang disampaikan adalah kondisi seorang petani yang sebelumnya mampu memperoleh sekitar 25 karung padi, namun pada musim panen kali ini hasilnya dilaporkan hanya sekitar 5 karung.
Kondisi tersebut dinilai semakin berat bagi petani penggarap. Dari hasil panen sekitar lima karung, hasilnya masih harus dibagi dengan pemilik lahan. Dengan pola pembagian tersebut, petani penggarap disebut hanya memperoleh sekitar 2,5 karung, dengan nilai ekonomi yang disebut kurang dari Rp800 ribu setelah menunggu dan bekerja selama kurang lebih lima bulan.
Fraksi Gerindra meminta Pemkab Agam tidak hanya melihat persoalan tersebut sebagai serangan hama biasa, tetapi melakukan kajian dan evaluasi untuk mengetahui faktor-faktor yang kemungkinan berkontribusi terhadap meningkatnya populasi tikus.
Salah satu hal yang turut diminta untuk dikaji adalah pola pengelolaan lahan serta pelaksanaan program Sawah Pokok Murah (SPM).
Masriko menegaskan bahwa Fraksi Gerindra tidak menyimpulkan bahwa program SPM merupakan penyebab munculnya serangan hama tikus tersebut.
Namun, menurutnya, apabila dari kajian teknis dan ilmiah ditemukan adanya hubungan antara pola pengelolaan sisa tanaman, termasuk keberadaan jerami dalam pelaksanaan SPM, dengan berkembangnya populasi tikus, maka persoalan tersebut perlu segera dicarikan solusi.
“Jangan sampai keberhasilan sebuah program hanya diukur dari pelaksanaan dan capaian program secara administratif, sementara dampaknya terhadap petani di lapangan tidak teridentifikasi dan tidak tertangani,” jelasnya.(*)
