BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.ID — Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Yulianto menerima Bantuan Usaha Pemulihan Ekonomi Dampak Bencana Tahun 2026 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk 53 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Pasaman Barat.
Bantuan masing-masing sebesar Rp3 juta dengan total Rp159 juta tersebut diserahkan dalam kegiatan Sosialisasi Langkah Strategis Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kabupaten/Kota se-Sumatra Barat Tahun 2026 di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Rabu (30/9).
Bupati Pasaman Barat Yulianto hadir didampingi Kepala Dinas Sosial Pasaman Barat Vanvoni Gorbi. Bantuan tersebut telah ditransfer langsung ke rekening masing-masing KPM dan akan dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan usaha ekonomi keluarga yang terdampak bencana tahun 2025.
Bupati Yulianto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat Pasaman Barat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Pasaman Barat dalam pemulihan ekonomi, khususnya bagi masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Yulianto.
Ia berharap seluruh KPM dapat memanfaatkan bantuan sesuai peruntukannya sehingga mampu membangkitkan kembali usaha dan perekonomian keluarga pascabencana.
Penyerahan bantuan merupakan bagian dari kegiatan yang dibuka oleh Gubernur Sumatra Barat melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Barat Ahmad Zakri.
Dalam sambutannya, Ahmad Zakri menekankan pentingnya kebijakan konkret dalam penanggulangan kemiskinan dengan mengacu pada DTSEN serta pemutakhiran data secara berkelanjutan agar program bantuan pemerintah tepat sasaran.
“Diperlukan kebijakan konkret seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan penanganan kemiskinan dengan menggunakan data DTSEN, serta pengoptimalan pemutakhiran data sehingga bantuan tepat sasaran,” tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bappeda dan BKAD Provinsi Sumatera Barat serta perangkat daerah yang membidangi urusan sosial dari seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Narasumber berasal dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial dan Balai Besar Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial.
Dalam kegiatan itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menyerahkan Bantuan Usaha Pemulihan Ekonomi Dampak Bencana Tahun 2026 kepada penerima di 12 kabupaten/kota di Sumatera Barat. (*)
