JAKARTA, HARIANHALUAN.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Ombudsman Republik Indonesia (RI) memperkuat koordinasi serta monitoring pelayanan publik dalam penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan pemulihan pascabencana banjir wilayah Sumatra. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Gunung Rinjani, Gedung Graha BNPB lt 15, Jakarta, Rabu (2/9). Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng diterima langsung oleh Sekretaris Utama BNPB, Rustian.
Sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman RI turut melakukan pemantauan terhadap kualitas pelayanan kebencanaan, termasuk akses masyarakat terhadap bantuan, layanan dasar, mekanisme pengaduan, serta respons pemerintah terhadap kebutuhan warga terdampak. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan penanggulangan bencana berjalan transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam konteks penanganan bencana, koordinasi BNPB dan Ombudsman RI diarahkan untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh pelayanan yang cepat, tepat, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan sesuai kebutuhan. Hasil pemantauan dan masukan Ombudsman menjadi bahan evaluasi bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan pelayanan.
Koordinasi dan monitoring tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh proses penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi rekonstruksi. Setiap tahapan dilaksanakan secara terukur dengan mengedepankan kepentingan masyarakat terdampak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan bencana berlangsung transparan, akuntabel, responsif, dan sesuai kebutuhan dilapangan.
Sebagai informasi, hingga Selasa (1/9), gempa M 7,7 di NTT menyebabkan 127 orang meninggal dunia, 1.668 luka-luka dan 181.354 jiwa mengungsi. Adapun dampak fasilitas yang terdampak sebanyak 97.215 rumah dan 1.853 fasilitas umum mengalami kerusakan di tujuh kabupaten.
Aktivitas gempa susulan telah tercatat lebih dari 10.000 kali dan secara bertahap menunjukkan tren penurunan. Kondisi tersebut masih memengaruhi psikologis masyarakat sehingga sebagian warga memilih melakukan pengungsian secara mandiri. Sejalan dengan penurunan aktivitas gempa, para warga di pos pengungsian lambat laun sudah kembali ke rumah masing-masing.
BNPB terus melakukan distribusi bantuan logistik berdasarkan data kebutuhan dari setiap posko lapangan. Hingga saat ini, sedikitnya 1.381,6 ton logistik telah didistribusikan melalui Posko Aju Labuan Bajo dan Maumere. Untuk menjangkau wilayah sulit akses, dukungan mobilisasi juga digunakan dengan mengerahkan armada darat laut dan udara meliputi truck, motor trail, helikopter dan Kapal Republik Indonesia.
Kolaborasi BNPB dan Ombudsman RI diharapkan semakin memperkuat tata kelola pelayanan kebencanaan, memastikan mekanisme pengaduan berjalan efektif, serta menjamin masyarakat terdampak mendapatkan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan. (*)
