PESISIR SELATAN, HARIANHALUAN.ID- Peringatan Hari Jadi Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) ke-78 yang jatuh pada 15 April seharusnya tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan. Momentum tersebut dinilai penting sebagai bahan refleksi dan evaluasi terhadap capaian pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan oleh pengamat kebijakan publik, Prof. Dr. Rodi Chandra, yang menyoroti belum optimalnya implementasi visi dan misi pemerintahan daerah saat ini.
Menurutnya, hari jadi daerah semestinya menjadi titik kilas balik atas program yang telah direncanakan dalam visi-misi kepala daerah, sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap perkembangan, keberlanjutan, dan kemajuan Pesisir Selatan.
“Momentum hari jadi jangan hanya sekadar peringatan setiap tahun. Ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah terhadap apa yang sudah dan belum dicapai,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (19/4/2026).
Ia menegaskan, khususnya bagi pemerintahan saat ini, peringatan HUT daerah harus menjadi momentum penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Rodi menilai, setelah lebih dari satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dengan sejumlah jargon seperti “Nagari Pandai”, “Nagari Mangaji”, “Nagari Kanyang”, dan “Nagari Sehat”, implementasi program tersebut belum terlihat jelas di lapangan.
“Secara konsep mungkin sudah ada, tetapi sampai hari ini belum terlihat arah dan target yang jelas. Bahkan, kerangka dasar dari jargon tersebut belum mampu diterjemahkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) ke dalam program kerja yang konkret,” katanya.
Ia juga menyoroti persoalan internal birokrasi yang dinilai masih belum stabil. Menurutnya, dinamika dalam penempatan jabatan serta adanya pejabat yang tidak memahami tugas dan fungsi menjadi indikasi lemahnya tata kelola organisasi.
“Bagaimana visi misi bisa tercapai jika OPD sebagai penggerak utama saja belum mampu menguraikan program kerja. Bahkan ada yang dilantik tanpa memahami tugasnya, ini menunjukkan manajemen organisasi yang belum berjalan baik,” ucapnya lagi.
Selain itu, Rodi turut mengkritisi sejumlah sektor yang dinilai belum menunjukkan kemajuan signifikan. Di bidang keagamaan, misalnya, program “Nagari Mangaji” disebut tidak sejalan dengan kebijakan pemangkasan insentif bagi guru mengaji.
Di sektor kesehatan, ia menilai program “Nagari Sehat” belum optimal, ditandai dengan persoalan layanan BPJS dan fungsi puskesmas yang dinilai masih sebatas tempat rujukan.
Sementara di sektor pertanian, program “Nagari Kanyang” juga dinilai belum terwujud. Ia menyoroti persoalan irigasi yang belum memadai, sehingga berdampak pada banyaknya lahan pertanian yang terbengkalai.
“Air untuk sawah sulit, irigasi tidak berjalan, banyak lahan ditinggalkan. Ini tentu berbanding terbalik dengan semangat kemandirian pangan,” jelasnya.
Di bidang pendidikan, program “Nagari Pandai” juga disebut masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari akses pendidikan hingga fasilitas sekolah yang belum memadai.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung maraknya aktivitas tambang liar tanpa izin yang dinilai merusak lingkungan serta berpotensi menghilangkan pendapatan daerah dari sektor pajak.
“Tambang ilegal ini bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga merugikan daerah karena tidak ada kontribusi terhadap pendapatan asli daerah,” pungkasnya.
Rodi menyimpulkan, hingga saat ini pemerintahan daerah masih berada pada tahap perencanaan, belum sepenuhnya bergerak pada implementasi nyata untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan.
“Sudah 78 tahun Pesisir Selatan berdiri, namun jangan sampai peringatan ini hanya menjadi rutinitas tanpa makna. Pertanyaannya, apakah visi misi itu benar-benar dijalankan atau hanya menjadi dokumen tertulis tanpa arah yang jelas,” tuturnya. (*)
