PADANG, HARIANHALUAN.ID – Harmoni sosial tidak hanya dibangun melalui kehidupan bermasyarakat yang rukun, tetapi juga diukur sebagai pijakan dalam menyusun arah pembangunan daerah.
Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengajak masyarakat yang menjadi sasaran Survei Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2026 agar berpartisipasi aktif mengisi kuesioner sebagai bagian dari upaya menghadirkan kebijakan yang lebih inklusif, tepat sasaran, dan berbasis data.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang, Syahendri Barkah, mengatakan Indeks Harmoni Indonesia merupakan program nasional yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Menurutnya, survei tersebut menjadi instrumen untuk mengukur tingkat keharmonisan masyarakat sekaligus mengevaluasi sejauh mana pembangunan telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang suku, agama, etnis, maupun golongan.
“Indeks Harmoni Indonesia menggambarkan bagaimana pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dari sisi sosial, ekonomi, budaya, serta keberagaman. Melalui survei ini, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh program pembangunan telah melibatkan semua unsur masyarakat tanpa membedakan suku, agama, etnis, maupun golongan,” ujarnya, Selasa (7/7/2026).
Syahendri menjelaskan, survei IHaI mengukur empat dimensi utama, yakni aspek ekonomi, keberagaman, sosial, dan budaya. Hasil pengukuran tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menambahkan, pemerintah pusat menetapkan target minimal 1.250 responden di Kota Padang yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pelaku UMKM, petani, buruh, hingga berbagai komunitas lainnya.
Meski target tersebut telah terlampaui, Kesbangpol menegaskan bahwa keterwakilan seluruh elemen masyarakat jauh lebih penting dibanding sekadar memenuhi jumlah responden.
“Yang terpenting bukan hanya jumlah responden, tetapi keterwakilan seluruh unsur masyarakat. Semakin banyak elemen masyarakat yang berpartisipasi, semakin akurat pula gambaran tingkat harmoni di Kota Padang sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ke depan,” katanya.
Data hingga 6 Juli 2026 menunjukkan jumlah responden di Kota Padang telah mencapai 8.151 orang, jauh melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat. Kendati demikian, Kesbangpol tetap mengimbau masyarakat yang menjadi sasaran survei agar segera mengisi kuesioner sebelum masa pengisian berakhir pada 17 Juli 2026.
“Target responden berasal dari berbagai kalangan agar hasil survei benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, kami mengajak seluruh responden yang menjadi sasaran agar segera meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner Indeks Harmoni Indonesia sebelum batas waktu pengisian berakhir,” ujar Syahendri.
Melalui partisipasi masyarakat yang semakin luas dan representatif, Pemerintah Kota Padang berharap hasil Survei Indeks Harmoni Indonesia 2026 mampu memberikan gambaran utuh mengenai kondisi sosial masyarakat sekaligus menjadi pijakan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil dan berkelanjutan. (*)
