Sebagai langkah antisipasi, Busyra menyarankan setiap pejabat wajib menandatangani fakta integritas yang sah secara hukum dan dapat dijadikan dasar APH dalam menindak pelanggaran.
“Fakta integritas bukan sekadar moralitas, tapi dokumen hukum yang mengikat,” pungkasnya. (*)
PP Nomor 35 Tahun 2023 mengatur antara lain…
PADANG, HARIANHALUAN.ID — Suasana berburu pabukoan di kawasan…
PADANG, HARIANHALUAN.ID — Menyambut datangnya bulan suci Ramadan,…
“Program ini tidak hanya soal angka penerimaan, tapi…
Jika sebelumnya penerimaan bulanan dari pajak kendaraan hanya…
PADANG, HARIANHALUAN.ID – Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor…
