JAKARTA, HARIANHALUAN.ID — Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mulai menyususn Rencana Induk Perbaikan Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang akan berlangsung hingga tiga tahun mendatang. Diperkirakan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp130 triliun.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian menyebutkan, angka tersebut baru sebatas perkiraan. Jumlah sebenarnya bisa jadi dua kali lipat.
“Di satuan tugas sudah ada rencana induk untuk pembangunan tiga provinsi ini dalam waktu tiga tahun. Itu setahu saya sementara exercise-nya lebih kurang Rp130 triliun. Lebih kurang. Tapi ini nggak saya katakan angka fix karena mungkin ada double,” kata Tito dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).
Tito mengatakan, rencana ini masih dirumuskan bersama Kementerian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) hingga 31 Maret mendatang. Nantinya, rencana induk itu akan berisi rencana kerja dengan anggaran multiyears selama tiga tahun yang dikerjakan kementerian/lembaga.
Adapun rencana kerja yang akan dilakukan, ujar Tito, seperti pembangunan hunian tetap (huntap), sekolah, jembatan, jalan permanen, perbaikan sungai, sarana ibadah permanen, hingga fasilitas umum permanen.
“Menteri PU saja mengajukan kurang lebih Rp72 triliun untuk (perbaikan) sungai, (pembangunan) jembatan permanen, jalan permanen, membangun sarana ibadah permanen, fasum permanen. Itu Rp72 triliun kalau nggak salah dibagi tiga tahun, artinya Rp20-an triliun per tahun. Kemudian Mendikdasmen mengajukan sekolah tadi 4.000 sekian, kemudian rumah ibadah dan ponpes dari Kemenag. Dari persawahan saya dapat informasi lebih kurang Rp3 triliun yang mau diajukan ke Menteri Pertanian. KKP juga mengajukan,” tuturnya.
Tito juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah menjalankan Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten/kota yang terdampak dipersilakan mengajukan apa yang perlu dibangun untuk menyelesaikan persoalan masing-masing daerah.
Kemudian, pemerintah pusat akan menindaklanjuti rencana program sesuai bidang tugas untuk perbaikan di wilayah terdampak, yang akan dipadukan oleh rencana induk dari Kementerian PPN/Bappenas.
“Rencana induk ini dibuat rencana paling lambat awal April. Kenapa ini dibuat? Kalau sudah dibuat, jadi Menteri Keuangan hanya mau membiayai kalau itu sudah masuk dalam Rencana Induk. Artinya, rencana ini betul-betul clear dan jelas apa yang mau dibuat, dan nilainya berapa,” ujar Tito.
Khusus pembangunan huntap, rencananya pemerintah akan membantu hingga 37.000 unit. Namun, saat ini masih menunggu pendataan dari kepala daerah untuk kelompok masyarakat yang akan menerima bantuan.
