Sementara itu, penyaluran kredit perlu diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas usaha, bukan sekadar memperbesar jumlah penerima pembiayaan. Pendidikan vokasi juga harus lebih terhubung dengan kebutuhan sektor ekonomi yang memiliki prospek pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.
Dengan pendekatan tersebut, investasi dan pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi produktivitas Sumbar dalam jangka panjang.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah kerentanan Sumbar terhadap bencana alam dan dampaknya terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi.
Prof Syafruddin Karimi mengingatkan bahwa bahwa banjir, longsor, kerusakan jalan, dan gangguan hidrometeorologi tidak hanya menimbulkan kerugian fisik. Bencana juga dapat memutus rantai distribusi, mengurangi pendapatan masyarakat, merusak aset produktif, serta memaksa pemerintah mengalihkan anggaran dari program pembangunan menuju pemulihan.
Karena itu, ketahanan bencana tidak semestinya diperlakukan hanya sebagai urusan tanggap darurat.
Menurut dia, biaya ekologis dan risiko bencana harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan investasi. Setiap proyek perlu didukung penilaian bahaya, standar konstruksi yang sesuai dengan tingkat risiko, perhitungan biaya sepanjang umur aset, rencana pemeliharaan, dan indikator pengurangan potensi kerugian.
“Biaya ekologis harus dihitung sebagai bagian dari biaya investasi sejak awal,” ujarnya.
Ia juga menilai kebijakan anggaran perlu membedakan pembangunan yang sekadar mengganti aset rusak dengan pembangunan kembali yang menghasilkan infrastruktur lebih tangguh.
Investasi swasta pun perlu mempertimbangkan kesesuaian lokasi dan desain terhadap risiko bencana, bukan semata-mata mengejar harga lahan yang murah.
Dalam perspektif ekonomi pembangunan, ketahanan menjadi penting karena kerusakan aset dan infrastruktur dapat menghapus manfaat pertumbuhan yang telah dicapai sebelumnya.
Apabila bencana berulang kali merusak jalan, lahan pertanian, fasilitas publik, dan aset usaha masyarakat, biaya pemulihan akan terus membebani keuangan daerah. Pada saat bersamaan, ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, peningkatan produktivitas, dan pembangunan infrastruktur baru berpotensi menyempit.
Karena itu, keberhasilan pembangunan perlu dinilai dari kemampuan ekonomi mempertahankan kegiatan produksi, pekerjaan, distribusi barang, dan pelayanan publik ketika menghadapi guncangan.
Syafruddin menyebut pendekatan tersebut sebagai resilience-adjusted productivity, yakni produktivitas ekonomi yang turut memperhitungkan kemampuan daerah bertahan menghadapi risiko dan menjaga hasil pembangunan tetap berkelanjutan.
Menghadapi lima tahun mendatang, Syafruddin menggarisbawahi tiga pekerjaan rumah utama yang perlu menjadi prioritas pemerintah daerah, yakni peningkatan produktivitas, penguatan konektivitas ekonomi, dan pembangunan yang tangguh terhadap bencana.
Pertama, peningkatan produktivitas perlu dilakukan melalui penguatan UMKM, pemanfaatan teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, akses kredit produktif, dan pendalaman rantai nilai lokal.
Tujuannya bukan hanya menambah jumlah usaha, melainkan mendorong usaha kecil berkembang, meningkatkan pendapatan pekerja, memperluas pasar, dan menciptakan pekerjaan yang lebih berkualitas.
Kedua, konektivitas ekonomi harus diarahkan untuk menurunkan biaya logistik, mempersingkat waktu tempuh, mengurangi kerusakan produk, dan memperluas jumlah pembeli bagi produsen lokal.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada pencapaian fisik, seperti panjang jalan yang dibangun, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat diukur.
Ketiga, seluruh investasi publik perlu memasukkan unsur ketahanan bencana agar aset pembangunan tidak terus mengalami kerusakan dan anggaran daerah tidak berulang kali tersedot untuk pemulihan.
Ketiga agenda tersebut, menurut Syafruddin, saling berkaitan. Konektivitas memperluas pasar, pasar mendorong investasi, investasi meningkatkan produktivitas, sedangkan ketahanan bencana menjaga agar hasil pembangunan dapat dipertahankan.
“Apabila persoalan tersebut tidak ditangani secara konsisten, Sumbar berisiko bertahan pada pola pertumbuhan sekitar 4–5 persen, dominasi pekerjaan informal, ketergantungan pada komoditas tertentu, serta tekanan fiskal setiap kali bencana terjadi,” ucapnya.
Karena itu, ia menilai lima tahun mendatang perlu menjadi momentum perubahan orientasi pembangunan, dari pemerataan proyek menuju pemerataan kesempatan ekonomi. (h/fzi).
