Ia menambahkan, BPD harus berperan sebagai pengelola aliran dana, penjaga likuiditas, serta penggerak ekonomi regional.
“Apakah pembangunan daerah akan terus bergantung pada kapasitas fiskal semata, atau kita mulai membangun kekuatan baru melalui intermediasi keuangan yang lebih aktif?” ujarnya.
Ia menilai, BPD memiliki keunggulan karena dekat dengan pemerintah daerah dan memahami karakter ekonomi lokal.
Untuk itu, inovasi pembiayaan, termasuk skema pinjaman daerah, perlu dioptimalkan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.
“Kami tidak meminta pelonggaran, tetapi pendekatan yang lebih presisi berbasis risiko dalam pembiayaan sektor publik daerah,” jelasnya.
Agus juga menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan.
“Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi oleh seberapa kuat BPD mampu mengorkestrasi aliran dana dan menggerakkan ekonomi di daerahnya,” pungkasnya.
Di sisi lain, Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko, melihat penurunan TKD sebagai momentum bagi BPD untuk memperkuat kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Ia menyebut tren penurunan TKD telah terjadi sejak 2020 dan berlanjut hingga 2026, baik dari sisi persentase maupun nominal.
“BPD harus mampu membantu pemerintah daerah menyiasati penurunan TKD, tanpa menghambat program prioritas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Bambang juga mendorong penguatan kolaborasi antar-BPD, termasuk melalui skema sindikasi pembiayaan untuk proyek strategis.
“Jika kita bersatu, tidak ada satu pun proyek infrastruktur strategis daerah yang tidak bisa kita biayai bersama,” tegasnya.
Ia berharap forum ini mampu melahirkan solusi konkret sekaligus memperkuat kontribusi BPD dalam pembangunan nasional.“Kolaborasi yang kuat akan membuat BPD semakin berkontribusi dalam pembangunan negeri,” pungkasnya.
