SURAKARTA, HARIANHALUAN.ID – Peran strategis Bank Pembangunan Daerah (BPD) didorong semakin strategis dalam menopang ekonomi daerah, seiring meningkatnya tekanan fiskal dan menurunnya dana transfer ke daerah (TKD).
Dorongan tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional BPD yang digelar Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bersama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) di Ballroom Hotel Sunan, Surakarta, Jateng, Jumat, (17/4/ 2026).
Seminar Nasional dengan tema “Memperkuat Peran BPD sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah melalui Inovasi Pembiayaan dan Pinjaman Daerah” ini menjadi bagian dari rangkaian event Undian Tabungan Simpeda Nasional Periode ke-2 Tahun XXXVI-2026 dan dihadiri jajaran direksi BPD seluruh Indonesia.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, selaku Keynote Speaker dalam seminar ini, menyampaikan bahwa BPD merupakan salah satu indikator penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan jumlah penduduk Jateng yang mencapai hampir 38 juta jiwa dan wilayah yang luas, pembangunan tidak bisa dilakukan secara parsial.
“Bank daerah ini adalah salah satu indikator dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah. Tapi kita tidak bisa bekerja sendiri, harus kolaboratif,” ujarnya.
Menurut Luthfi, keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama pemerintah daerah. Kontribusi anggaran pusat dinilai belum cukup, sehingga daerah perlu mencari sumber pembiayaan alternatif, terutama dari investasi.
“Lebih dari 80 persen pembangunan daerah ditopang dari investasi. Maka kepala daerah harus menjadi ‘marketing’ untuk menarik investor,” tegasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang terintegrasi. “Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan daerah secara sepotong-sepotong. Harus bersama-sama, saling mendukung, dan bergerak serentak,” pungkasnya.
BPD Harus Naik Kelas dan Menjadi Mitra Strategis
Senada dengan hal tersebut, pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asbanda, Agus H. Widodo, menyampaikan bahwa BPD harus bertransformasi agar mampu menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
Menurutnya, kondisi fiskal yang terbatas menuntut perubahan peran BPD yang selama ini cenderung administratif. “BPD tidak boleh lagi hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas,” tegasnya.
