PESISIR SELATAN, HARIANHALUAN.ID — Kemegahan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan kini tak lagi sekadar simbol pelayanan publik. Di balik bangunan itu, mencuat isu serius yang mengundang kegelisahan masyarakat terkait dugaan praktik pengaturan puluhan proyek fisik tahun anggaran 2025.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, proses penunjukan pelaksana proyek melalui skema Penunjukan Langsung (PL) diduga tidak berjalan sesuai ketentuan. Sejumlah sumber menyebutkan, pembagian paket pekerjaan telah “dikondisikan” bahkan sebelum tahapan administratif dimulai.
Sorotan mengarah pada kemunculan sosok non-resmi yang disebut-sebut memiliki peran besar dalam menentukan kontraktor penerima proyek. Ironisnya, individu tersebut bukan aparatur sipil negara (ASN) dan tidak tercatat sebagai bagian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan.
“Nama yang disebut itu bukan hal baru. Ia sangat leluasa keluar-masuk dan ikut dalam dinamika proyek tanpa hambatan,” ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, Rabu (8/4/2026).
Keberadaan aktor luar ini memunculkan tanda tanya besar terkait sistem pengawasan internal serta integritas tata kelola proyek di instansi tersebut. Publik mempertanyakan bagaimana mungkin pihak di luar struktur resmi dapat memiliki pengaruh signifikan dalam proyek pemerintah.
Isu kian memanas setelah muncul dugaan adanya kewajiban setoran dalam setiap paket proyek PL. Nilainya disebut-sebut mencapai sekitar 12 persen dari pagu anggaran setelah pajak. Bahkan, beredar pula istilah sandi “Oksigen untuk Paru-paru” yang diduga digunakan sebagai kode dalam praktik tersebut.
Jika dugaan ini terbukti, maka proses pengadaan proyek pendidikan di Pesisir Selatan berpotensi melanggar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Sorotan pun tertuju kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan, Salim Muhaimin. Sebagai penanggung jawab, ia dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.
Saat dikonfirmasi wartawan, Salim Muhaimin membenarkan adanya puluhan proyek fisik yang berjalan pada tahun anggaran 2025.
“Total ada 44 paket, terdiri dari 19 paket SMP, 19 paket SD, dan 6 paket TK/PAUD,” ucap Salim belum lama ini di Painan.
