BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.ID- Sebanyak 17 orang mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas melaksanakan kuliah lapangan ke kantor
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Bukittinggi, Selasa (21/4/2026) kemarin.
Agenda kuliah lapangan ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mempelajari praktek teori perencanaan pembangunan yang selama ini berjalan di Kota Bukittinggi.
Rombongan mahasiswa dipimpin langsung oleh dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Pembangunan, Dr Sarmiati M.Si, didampingi Ketua Departemen Ilmu Komunikasi, Dr Rona Eva Ningroem M.Si.
Kedatangan mereka disambut hangat oleh Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapelitbangda Kota Bukittinggi, Hendri.
Dalam sambutannya, Dr Sarmiati menegaskan bahwa kuliah lapangan ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik.
Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya memahami konsep komunikasi pembangunan secara normatif, tetapi juga harus melihat bagaimana komunikasi itu bekerja dalam proses perencanaan kebijakan publik.
“Melalui kegiatan ini, mahasiswa kita dorong untuk memahami bahwa pembangunan bukan hanya soal angka dan program, tetapi juga tentang bagaimana pesan, aspirasi, dan kepentingan masyarakat dikomunikasikan dan dinegosiasikan dalam ruang-ruang perencanaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, komunikasi pembangunan menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap tahapan perencanaan berjalan partisipatif. Mulai dari pengumpulan aspirasi hingga perumusan kebijakan, komunikasi menentukan apakah suara masyarakat benar-benar terakomodasi atau sekadar formalitas.
Sementara itu, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapelitbangda Kota Bukittinggi Hendri memaparkan secara komprehensif proses perencanaan pembangunan di Kota Bukittinggi.
Ia menjelaskan bahwa seluruh tahapan diawali dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan, yang menjadi pintu masuk aspirasi masyarakat.
“Dari Musrenbang kelurahan, usulan masyarakat dikompilasi dan dibawa ke tingkat kecamatan hingga kota. Di sinilah pentingnya komunikasi yang efektif, agar tidak terjadi distorsi informasi dan setiap kebutuhan masyarakat dapat diprioritaskan secara objektif,” jelas Hendri.
Ia juga menekankan bahwa arah pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari dokumen perencanaan jangka panjang. Menurutnya, visi dan misi setiap pasangan calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada wajib mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP).
“RPJP menjadi fondasi. Siapapun kepala daerahnya, arah pembangunan tidak boleh keluar dari koridor tersebut. Di sinilah komunikasi politik dan komunikasi pembangunan saling bertemu—bagaimana visi kandidat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang tetap selaras dengan rencana besar daerah,” tambahnya.
Dialog antara mahasiswa dan narasumber pun berlangsung dinamis. Mahasiswa menggali berbagai persoalan, mulai dari tantangan menyerap aspirasi masyarakat hingga potensi bias komunikasi dalam proses Musrenbang.
Diskusi juga mengerucut pada bagaimana strategi komunikasi dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi publik yang lebih bermakna, bukan sekadar seremonial.
Dr Sarmiati menilai interaksi tersebut sebagai bagian penting dari proses pembelajaran. Ia menyebut, mahasiswa perlu mengasah sensitivitas komunikasi dalam konteks pembangunan, terutama dalam membaca relasi kuasa, kepentingan, dan representasi masyarakat.
“Komunikasi pembangunan bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan adanya dialog dua arah yang setara. Apa yang kita lihat hari ini menjadi contoh nyata bagaimana proses itu berjalan dengan segala tantangan dan kompleksitasnya,” tutupnya. (*).
