JAKARTA, HARIANHALUAN.ID – Untuk mengantisipasi spekulasi di masyarakat terkait struktur harga produksi dan harga jual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah perlu membuka skema penentuan harga BBM subsidi tersebut.
“Pemerintah mestinya transparan dalam menentukan harga keekonomian BBM ini,” kata Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS) Mulyanto kepada media ini, Rabu 6/5).
Merespons informasi yang viral terkait harga keekonomian Pertalite yang sebesar sebesar Rp16.088 per liter, anggota Komisi Energi DPR RI Periode 2019-2024 itu mendorong pemerintah untuk menjelaskan struktur biaya BBM secara transparan.
“Audit oleh BPK menjadi penting untuk memastikan bahwa formula yang digunakan untuk menghitung keekonomian BBM bersubsidi benar-benar mencerminkan kondisi riil,” kata Mulyanto.
Mulyanto menambahkan, dinamika harga energi global yang fluktuatif, menuntut negara untuk hadir melindungi daya beli rakyat melalui kebijakan subsidi. Hitung-hitungan subsidi tersebut perlu transparan, rasional, dan akuntabel.
“Di sinilah pentingnya kita meluruskan persepsi publik terkait struktur harga BBM, khususnya antara Pertalite dan Pertamax,” ujar Mulyanto.
Ditambahkannya, secara teknis dan ekonomi, tidak terdapat dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa BBM dengan kualitas lebih rendah memiliki biaya produksi lebih tinggi. Pertalite dengan RON 90, dalam logika industri perminyakan, seharusnya memiliki biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan Pertamax dengan RON 92 yang membutuhkan proses pengolahan dan komponen blending yang lebih kompleks.
Oleh karena itu, ketika muncul angka harga keekonomian Pertalite yang jauh lebih tinggi dari harga jual Pertamax, maka yang patut dikaji bukan realitas industrinya, melainkan formulasi kebijakan yang digunakan.
Menurut Mulyanto, angka harga keekonomian yang beredar saat ini diduga berasal dari pendekatan formula berbasis harga impor (import parity price), yang tidak sepenuhnya mencerminkan struktur biaya riil dalam negeri.
Pendekatan ini, jika digunakan secara menyeluruh tanpa memperhitungkan produksi domestik dan efisiensi distribusi, berpotensi mendorong estimasi biaya ke arah yang lebih tinggi.
Akibatnya, nilai kompensasi atau subsidi yang harus ditanggung negara pun berpotensi membesar secara tidak proporsional.
“Dalam konteks fiskal, kondisi ini tidak dapat dipandang ringan. APBN harus dijaga agar tetap sehat dan berkelanjutan. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk subsidi energi harus benar-benar mencerminkan kebutuhan riil, bukan sekadar hasil dari asumsi formula yang kurang presisi,” terang Mulyanto.
