“Jika tidak, maka ruang fiskal negara akan tergerus, dan pada akhirnya justru mengurangi kapasitas pemerintah untuk membiayai sektor-sektor strategis lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur,” ulasnya.
Karena itu, seru Mulyanto, diperlukan langkah korektif yang terukur dan berbasis data. Pemerintah bersama lembaga terkait perlu membuka secara transparan struktur biaya BBM, mulai dari biaya kilang, komposisi impor dan domestik, hingga distribusi dan margin.
Audit independen oleh lembaga negara seperti BPK menjadi penting untuk memastikan bahwa formula yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi riil dan tidak mengandung bias yang merugikan keuangan negara.
“Negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk melindungi rakyat, namun juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga tata kelola keuangan yang baik. Subsidi energi harus tepat sasaran, tepat hitung, dan tepat kebijakan. Dengan demikian, kehadiran negara tidak hanya dirasakan sebagai pelindung, tetapi juga sebagai pengelola yang amanah, adil, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa,” imbuhnya.
Sebagai informasi beredar video viral di masyarakat berisi struk pembelian BBM Pertalite dari SPBU dimana tertera harga keekonomian Pertalite sebesar Rp. 16.088 per liter. Harga ini lebih mahal dari harga pasar Pertamax yang sebesar Rp. 12.300 per liter. (*)
