PADANG, HARIANHALUAN.ID — Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Sumatera Barat, Nofrizon, meminta KUA–PPAS Tahun Anggaran 2027 tidak sekadar menjadi dokumen administratif dalam penyusunan anggaran daerah. Menurutnya, KUA–PPAS harus menjadi instrumen kebijakan yang mampu menghadirkan pembangunan yang responsif, tepat sasaran, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Nofrizon mengatakan, arah kebijakan anggaran dalam KUA–PPAS 2027 harus benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat serta kemampuan riil daerah. Karena itu, berbagai catatan dan usulan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD 2027.
“KUA–PPAS jangan hanya menjadi dokumen administratif. Ini harus menjadi instrumen kebijakan yang mampu menghadirkan pembangunan yang lebih responsif, tepat sasaran, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Barat,” kata Nofrizon, Kamis (20/8).
Ia meminta Pemprov Sumbar fokus menindaklanjuti berbagai usulan yang telah disampaikan Banggar DPRD Sumbar terkait KUA–PPAS 2027. Menurutnya, masukan tersebut penting agar kebijakan anggaran yang ditetapkan tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program pembangunan.
Nofrizon juga menyoroti sejumlah target yang tercantum dalam KUA–PPAS 2027, khususnya target asumsi makro ekonomi daerah. Ia menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,9 persen pada 2027 perlu dikaji kembali karena masih cukup jauh dibandingkan kondisi pertumbuhan ekonomi Sumbar saat ini yang berada di kisaran 5,1–5,2 persen.
Menurut Nofrizon, pencapaian pertumbuhan ekonomi 6,9 persen membutuhkan investasi dan intervensi pemerintah yang besar. Sementara itu, kapasitas fiskal daerah masih terbatas.
“Target harus melihat kondisi riil dan kemampuan daerah. Untuk mencapai pertumbuhan 6,9 persen, tentu dibutuhkan investasi dan intervensi yang sangat besar. Jangan sampai target yang ditetapkan terlalu tinggi, tetapi tidak didukung kemampuan fiskal dan kebijakan yang memadai,” ujarnya.
Selain target pertumbuhan ekonomi, Fraksi PPP juga mencermati target pendapatan daerah dan rencana alokasi belanja dalam KUA–PPAS 2027 yang dinilai masih jauh di bawah target dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025–2029.
Kondisi tersebut, kata Nofrizon, perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah menjalankan program prioritas dan mencapai target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Karena itu, Fraksi PPP mendorong pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan pendapatan dan belanja daerah. Di sisi lain, target-target dalam RPJMD juga perlu disesuaikan kembali apabila tidak lagi sejalan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Kita ingin perencanaan pembangunan dan penganggaran berjalan realistis. Target dalam RPJMD harus didukung kemampuan daerah untuk mewujudkannya. Kalau kemampuan fiskalnya berubah, tentu target juga perlu dikaji dan disesuaikan,” tutur Nofrizon.
Ia menegaskan, keberhasilan KUA–PPAS 2027 pada akhirnya tidak diukur dari kelengkapan dokumennya, tetapi dari sejauh mana kebijakan anggaran tersebut mampu menjawab persoalan masyarakat dan menghasilkan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat Sumatera Barat.
“Ukuran akhirnya adalah manfaatnya bagi masyarakat. Karena itu, KUA–PPAS harus menjadi instrumen untuk memastikan anggaran daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkeadilan,” pungkasnya.
