BUKITTINGGI, harianhaluan.id — Sepuluh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) se-Sumatera menyepakati Risalah Bukittinggi sebagai hasil silaturahim dan Regional Meeting Muhammadiyah se-Sumatera yang berlangsung di Hotel Monopoli, Bukittinggi, 18–20 September 2026.
Dokumen yang disahkan pada 19 September 2026 itu memuat sejumlah agenda strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mempersiapkan Muhammadiyah se-Sumatera menyongsong Muktamar Muhammadiyah ke-49 di Medan, Sumatera Utara.
Pertemuan yang digagas PWM Sumatera Barat (Sumbar) tersebut dihadiri pimpinan Muhammadiyah dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, dan Sumatera Barat.
Ketua PWM Sumbar, Dr. Bakhtiar, M.Ag., bersama Sekretaris PWM Sumbar sekaligus Ketua Steering Committee, Drs. H. Apris, M.M., menempatkan penguatan kolaborasi lintas wilayah sebagai salah satu fokus utama pertemuan.
Sejumlah agenda dibahas melalui panel strategis dan presentasi, meliputi penguatan tata kelola organisasi, kaderisasi, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan, hingga pengembangan dakwah di ruang digital.
Ketua Steering Committee, Apris, mengatakan, pertemuan tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk menyatukan potensi dan sumber daya Muhammadiyah di kawasan Sumatera. Dengan demikian, berbagai program persyarikatan dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan bersinergi.
“Pertemuan ini menjadi ruang konsolidasi untuk menyatukan potensi dan sumber daya Muhammadiyah di Sumatera agar dapat bergerak secara lebih terarah dan bersinergi,” ujar Apris.
Dalam bidang organisasi, Risalah Bukittinggi mendorong percepatan transformasi tata kelola administrasi dan keuangan berbasis digital atau e-governance. Transformasi tersebut diarahkan pada seluruh tingkatan pimpinan, termasuk Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).
Selain itu, konsolidasi kader juga menjadi perhatian melalui penguatan program Darul Arqam dan Baitul Arqam. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung kesinambungan kaderisasi serta pelaksanaan agenda persyarikatan secara terarah dan berkelanjutan.
Pada sektor ekonomi, salah satu kesepakatan penting adalah pembentukan Sumatera Muhammadiyah Economic Forum (SMEF). Forum ini dirancang sebagai wadah konsolidasi berkala yang mempertemukan PWM, pelaku usaha, dan pimpinan AUM untuk membangun kerja sama ekonomi regional.
Muhammadiyah se-Sumatera juga menargetkan pembentukan perusahaan induk atau Badan Usaha Milik Muhammadiyah tingkat regional. Badan usaha tersebut diproyeksikan mengembangkan sejumlah sektor potensial, di antaranya pertanian, logistik, perkebunan, serta platform e-commerce untuk memasarkan produk UMKM warga Muhammadiyah.
Di bidang pendidikan, Risalah Bukittinggi mendorong Amal Usaha Muhammadiyah agar terus melakukan transformasi dan mengembangkan diri menjadi pusat keunggulan yang adaptif terhadap perubahan global. Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu instrumen yang didorong dalam pengembangan tersebut.
Perkuat Konsolidasi Organisasi Menuju Muktamar Muhammadiyah ke-49
Sementara itu, pada sektor kemanusiaan, forum merumuskan pembentukan klaster logistik bersama guna memperkuat respons terhadap bencana yang melintasi batas wilayah. Upaya tersebut akan memanfaatkan kapasitas Lembaga Resiliensi Bencana atau MDMC dan LAZISMU di wilayah Sumatera.
Transformasi dakwah juga menjadi bagian dari kesepakatan. Muhammadiyah se-Sumatera mendorong pengembangan gerakan cyber-dakwah melalui pemanfaatan media sosial dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Pengembangan dakwah digital tersebut diarahkan untuk memperluas jangkauan syiar Islam, termasuk menjangkau masyarakat di kawasan kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
Dalam aspek kelembagaan, forum mengamanatkan pembentukan Koordinator Regional Sumatera dan meminta Pimpinan Pusat Muhammadiyah segera meresmikan struktur tersebut. Forum juga mendorong penyempurnaan AD/ART sebagai bagian dari semangat pembaruan atau tajdid dalam organisasi.
Apris mengatakan, berbagai kesepakatan yang tertuang dalam Risalah Bukittinggi akan ditindaklanjuti melalui pembentukan kelompok kerja (Pokja). Kelompok tersebut akan melibatkan perwakilan dari seluruh PWM se-Sumatera untuk mengawal pelaksanaan program yang telah disepakati.
“Sebagai tindak lanjut, kami akan membentuk Pokja yang melibatkan perwakilan seluruh wilayah Muhammadiyah se-Sumatera untuk mengawal implementasi hasil kesepakatan ini,” kata Apris.
Pembentukan Pokja diharapkan menjadi mekanisme bersama dalam memastikan setiap agenda yang telah dirumuskan dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh masing-masing wilayah sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.
Risalah Bukittinggi ditandatangani oleh perwakilan sepuluh PWM se-Sumatera. Kesepakatan tersebut menjadi hasil utama Regional Meeting Muhammadiyah se-Sumatera yang berlangsung selama tiga hari di Kota Bukittinggi. (h/rel/isr)
