PADANG,HARIANHALUAN.ID—— Memasuki usia ke-81 tahun, Sumatera Barat masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi yang terus berjalan belum cukup menjadi ukuran keberhasilan pembangunan jika mayoritas pekerja masih bergulat dengan persoalan produktivitas, pendapatan yang tidak stabil, dan minimnya perlindungan sosial.
Guru Besar Ekonomi Universitas Andalas (UNAND), Prof. Syafruddin Karimi, menilai Sumbar telah menunjukkan kemajuan ekonomi. Namun, capaian tersebut belum cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa kesejahteraan mayoritas masyarakat telah meningkat secara struktural.
Menurut dia, tantangan pembangunan Sumbar bukan semata-mata menjaga pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas, menciptakan pekerjaan produktif, dan memperkuat daya tahan rumah tangga.
Data ekonomi Sumbar pada triwulan II 2026 menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,54 persen. Pada periode yang sama dalam evaluasi pembangunan, tingkat kemiskinan tercatat 5,27 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,51 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 77,27.
Meski sejumlah indikator tersebut memperlihatkan capaian pembangunan, Syafruddin mengingatkan masih ada persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius, yakni dominasi pekerjaan informal.
“Masalahnya, sekitar 64,04 persen pekerja masih berada di sektor informal. Artinya, pertumbuhan belum sepenuhnya berubah menjadi pekerjaan produktif, upah lebih baik, perlindungan sosial, dan mobilitas ekonomi,” ujarnya kepada Haluan Kamis (1/10/2026).
Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi tetap penting karena menyediakan ruang bagi investasi dan peningkatan penerimaan daerah. Namun, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur melalui kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Pemerintah daerah, menurut dia, perlu memperluas ukuran keberhasilan dengan melihat kualitas pekerjaan, produktivitas tenaga kerja, pendapatan riil, formalitas usaha, serta akses masyarakat terhadap pasar dan permodalan.
Pertumbuhan ekonomi baru memiliki makna substantif apabila mampu meningkatkan kemampuan rumah tangga memperoleh penghasilan yang stabil.
“Tantangan Sumbar setelah 81 tahun bukan sekadar tumbuh, melainkan memastikan setiap kenaikan output memperluas kesempatan ekonomi dan memperkuat daya tahan masyarakat,” katanya.
Prof Syafruddin Karimi menilai, salah satu persoalan penting dalam membaca capaian ekonomi daerah adalah memastikan bahwa pertumbuhan tidak berhenti sebagai angka agregat, tetapi benar-benar dirasakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja informal, petani, pedagang kecil, dan pelaku usaha mikro.
Karena itu, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran saja belum cukup untuk menggambarkan kualitas pembangunan.
Pemerintah daerah, kata dia, perlu menunjukkan apakah upah riil pekerja berpendapatan rendah meningkat, jam kerja menjadi lebih baik, usaha mikro mampu memperbesar omzet dan memperluas pasar, serta pekerjaan informal bergerak menuju kegiatan ekonomi yang lebih produktif.
Data ketenagakerjaan yang menunjukkan besarnya proporsi pekerja informal perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan ekonomi Sumbar.
Menurut ekonom senior itu, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,54 persen akan lebih meyakinkan apabila disertai peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan per pekerja, penciptaan pekerjaan formal, kepemilikan jaminan sosial, dan akses UMKM terhadap kredit produktif.
Pemerintah juga perlu mengukur apakah peningkatan aktivitas ekonomi mampu mengurangi kerentanan rumah tangga terhadap gejolak harga pangan maupun bencana.
“Pertumbuhan yang inklusif harus terlihat pada arus kas rumah tangga, kualitas pekerjaan, dan kemampuan usaha kecil naik kelas, bukan hanya pada agregat PDRB,” ujarnya.
Selain itu, pemerataan manfaat pembangunan perlu dibaca secara spasial. Kenaikan aktivitas ekonomi di pusat perdagangan dan perkotaan belum tentu mencerminkan kondisi yang sama di seluruh kabupaten, nagari, kawasan pertanian, dan wilayah pesisir.
Dengan demikian, evaluasi pembangunan perlu memastikan bahwa masyarakat di berbagai wilayah memperoleh akses yang lebih baik terhadap pasar, modal, pekerjaan, dan kesempatan usaha.
Daerah Jangan Terjebak Pembangunan Berbasis Proyek
Lebih jauh, Prof Syafruddin Karimi juga menyoroti kelemahan mendasar strategi pembangunan ekonomi daerah yang terlalu mudah diukur berdasarkan jumlah proyek dan besarnya anggaran, tetapi belum selalu berorientasi pada penghilangan hambatan produktivitas.
Pembangunan jalan, bantuan usaha, penyaluran kredit, dan berbagai program sektoral, menurut dia, tidak otomatis meningkatkan produktivitas apabila biaya logistik masih tinggi, pasar terbatas, teknologi belum berkembang, skala usaha kecil, serta hubungan antara produsen dan pembeli belum kuat.
Ia menilai Sumbar perlu mengubah pendekatan pembangunan menuju productivity-based development, yakni pembangunan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan kemampuan ekonomi menghasilkan nilai tambah.
Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah struktur ekspor daerah.
Berdasarkan data yang disampaikan Prof Syafruddin Karimi, ekspor Sumbar selama Januari–Juli 2026 meningkat 21,28 persen menjadi sekitar US$1,94 miliar. Namun, sekitar 85,78 persen ekspor masih terkonsentrasi pada kelompok lemak dan minyak hewan/nabati.
Kondisi tersebut, menurut dia, menunjukkan pentingnya memperluas diversifikasi produk ekspor dan memperdalam rantai nilai di dalam daerah.
Ketergantungan pada kelompok komoditas tertentu dapat membuat pertumbuhan ekonomi lebih sensitif terhadap perubahan harga dan permintaan pasar global.
Karena itu, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejar peningkatan volume produksi atau ekspor. Sumbar juga perlu memperbesar nilai tambah yang dihasilkan di dalam daerah melalui pengolahan, penguatan teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan perluasan pasar.
“Tanpa perubahan itu, pertumbuhan mudah kembali ke keseimbangan lama berproduktivitas rendah,” katanya.
Dalam kerangka tersebut, konektivitas infrastruktur perlu dinilai berdasarkan kemampuannya menurunkan biaya transaksi, mempercepat distribusi barang, mengurangi kerusakan produk, dan memperluas jangkauan pasar.
