Langkah langkah tersebut seperti menjaga stabilitas harga barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok, agar tetap terjangkau oleh daya beli Masyarakat. Memastikan jumlah stok, kebutuhan pokok (pangan, energi, dll) selalu mencukupi kebutuhan Masyarakat di setiap wilayah. Memastikan rantai pasokan dari produsen dapat sampai ke konsumen akhir dengan cepat, tanpa hambatan dan merata keseluruh daerah dan. membangun ekspektasi pasar yang positif dan mengimbau Masyarakat untuk berbelanja secara bijak (tidak panik buying).
Pemantauan inflasi juga dilakukan dengan memantau harga dan stok secara rutin, terutama komoditas penyumbang inflasi tertinggi (cabai, bawang, beras, daging, telur ayam ras, dll).
“Jika terjadi kelangkaan stok, segera lakukan kerjasama dengan daerah surplus untuk pasokan. Pastikan operasi pasar atau pasar murah/Gerakan Pangan Murah (GPM) dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat sasaran saat harga bergejolak. Untuk Gerakan Pangan Murah/Operasi Pasar Murah Bersubsidi dan Non Subsidi di Kabupaten Pasaman Barat pada triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan ± 8 kali,”ucapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Barat Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan inflasi Sumbar hingga April 2026 masih terkendali dan berada dalam target nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
“Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya,” katanya.
Meski inflasi masih terkendali, BI mengingatkan adanya tantangan menjelang Iduladha 1447 Hijriah. Tantangan tersebut mulai dari meningkatnya konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, hingga potensi terganggunya pasokan pangan akibat penurunan produksi.
Ia juga menyoroti meningkatnya daya beli masyarakat seiring naiknya pendapatan petani dan pekebun, terutama dari komoditas sawit karena naiknya dolar terhadap rupiah. Kondisi itu dinilai positif, namun tetap perlu diwaspadai karena dapat memicu kenaikan konsumsi dan tekanan inflasi.
“Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga pasti naik. Ini yang harus kita jaga bersama,” katanya.
Selain itu, BI meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi terhadap risiko kenaikan harga pangan, distribusi energi, hingga potensi imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah. (*)
