PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Kota Payakumbuh kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Capaian tersebut menjadi raihan ke-12 kalinya secara berturut-turut bagi Kota Payakumbuh.
Predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah itu diterima langsung Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Padang, Jumat (29/5).
Menurut Zulmaeta, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan bukti keseriusan dan komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, predikat WTP yang ke-12 berturut-turut ini menjadi bukti bahwa Pemko Payakumbuh fokus dan serius bekerja untuk membangun Kota Payakumbuh menjadi lebih baik,” ujar Zulmaeta usai menerima LHP dari BPK RI.
Dalam kesempatan tersebut, Zulmaeta didampingi Sekretaris Daerah Rida Ananda, Asisten III Ifon Satria Chan, Kepala Badan Keuangan Daerah Andri Narwan, Inspektur Syahril, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Ia menegaskan, opini WTP tidak hanya dimaknai sebagai penghargaan administratif semata, melainkan juga menjadi indikator meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Payakumbuh.
Karena itu, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur pemerintah daerah yang telah bekerja keras menyusun laporan keuangan secara baik dan memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. “Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran, mulai dari Sekda, para asisten hingga seluruh OPD yang telah bekerja keras menghasilkan LKPD yang berkualitas,” katanya.
Selain kepada jajaran internal pemerintah daerah, Zulmaeta juga mengapresiasi tim auditor BPK RI yang selama proses audit memberikan berbagai arahan dan masukan konstruktif guna penyempurnaan laporan keuangan daerah.
Ia berharap capaian tersebut dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Lebih lanjut, Zulmaeta meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terus meningkatkan disiplin administrasi dan kualitas pengelolaan anggaran sehingga setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat ditindaklanjuti secara optimal. “Segala rekomendasi dan masukan yang konstruktif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di Kota Payakumbuh tentu sangat kami apresiasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat Sudarminto Eko Putra menyebut Kota Payakumbuh sebagai salah satu daerah yang konsisten menyerahkan LKPD tepat waktu setiap tahunnya.
Menurut Sudarminto, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 kali berturut-turut merupakan prestasi yang patut diapresiasi dan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan.
Tidak hanya mempertahankan opini WTP, Pemko Payakumbuh juga mencatat capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebesar 83,47 persen. Angka tersebut menjadi yang tertinggi ketiga di Sumatera Barat. “Kami memberikan apresiasi kepada Pemko Payakumbuh karena telah menindaklanjuti rekomendasi dan perbaikan hingga mencapai 83,47 persen,” kata Sudarminto.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wirman Putra turut memberikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah daerah mempertahankan opini WTP ke-12 secara berturut-turut. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan konsistensi Pemko Payakumbuh dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Wirman menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal agar pengelolaan APBD berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Ia juga mengingatkan seluruh OPD agar tidak cepat berpuas diri serta terus memperkuat disiplin administrasi dan tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK guna mempertahankan prestasi tersebut pada tahun-tahun mendatang.
“Predikat WTP ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, karena tata kelola keuangan yang baik pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Wirman mengatakan DPRD Kota Payakumbuh akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal agar pengelolaan APBD tetap berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan disiplin administrasi serta memperkuat tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. “Kami di DPRD siap mendukung langkah-langkah perbaikan dan penguatan tata kelola keuangan daerah agar capaian ini bisa terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang,” katanya. (h/adv)
