Pola ketidakadilan ini tidak berhenti hanya disitu. Hal ini terus berulang hingga masa kini, yang mana terjadi lonjakan pelanggaran child labor di Amerika Serikat. Tercatat oleh Sorensen (2025), menunjukkan bahwa anak-anak masih dipaksa bekerja di sektor berisiko tinggi seperti pertanian dan manufaktur, dengan dampak yang fatal dan sangat serius bagi pendidikan dan kesehatan mereka—merupakan hak sebagai manusia. Sejarah seakan berputar kembali, membawa pola lama ke masa kini. Tidak sedikit yang melihat ini sebagai hal yang memang sudah seharusnya di lingkungan Amerika.
Namun tak bisa dipungkiri, masyarakat ikut andil dalam hal ini karena mereka juga menutup mata akan apa yang terjadi. Seolah penderitaan anak-anak hanyalah harga kecil yang harus dibayar, demi memenuhi hasrat akan pakaian murah dan barang konsumsi. Bahkan banyak orang dewasa tidak akan setuju jika harus bekerja seberat dan selama itu jika hasilnya sangat tidak sepadan. Tragisnya, justru alasan anak-anak dipilih dalam subjek disini karena mereka mudah dikendalikan dan jarang melawan. Oleh karena itu, masyarakat tidak sukar untuk menormalisasikan ini.
Hal ini juga diperkuat oleh Arkan Fadillah, seorang mahasiswa Hubungan Internasional di Universitas Andalas, yang melihat child labor sebagai fenomena yang sudah dinormalisasikan di tengah kalangan masyarakat umum di Amerika. Ia berpendapat bahwa dengan sudah mengakarnya sistem ini, masyarakat merasa perubahan tidak diperlukan. Dikarenakan masyarakat memilih menjalani hidup seperti biasa dibanding harus protes dan mengubah cara hidupnya.
Di sisi lain, mahasiswa HI yang bernama Azmi Hasbi Darmawan, justru melihat kasus ini sebagai hal yang tidak bisa dihindari. “Sebagai seseorang yang juga sudah bekerja semenjak duduk di bangku sekolah, saya merasa child labor diperlukan bagi beberapa orang untuk melanjutkan hidupnya. Tidak sedikit anak dibawah umur yang harus bekerja karena terlahir di keluarga yang hidup di kondisi finansial terbatas, meskipun secara moral child labor bukanlah hal yang bisa dibenarkan,” ujarnya.
Maka dari itu, kita harus bertanya, apakah fenomena ini terjadi karena akibat sistem? Yang mana tidak hanya kesalahan satu pihak, namun memang berpusat dari sistem dan berefek domino, sehingga berpengaruh besar pada situasi dan kondisi keluarganya. Rika Handayani, akademisi di program studi Sastra Inggris di Universitas Andalas, menyampaikan, “Persoalan ini tidak bisa dinilai hanya dari satu sisi dan perspektif saja. Fenomena ini bersifat sistemik dan harus dilihat dari berbagai sisi, seperti hukum, budaya, dan ekonomi.”
Ia menjabarkan bahwa dari sisi hukum, Amerika memiliki aturan legal yang mengatur perlindungan anak sejak lama. Kultur masyarakat Amerika dalam hal independensi yang sudah tertancap kuat juga menjelaskan dari faktor budaya. Seringkali masyarakat merasa anak pada umur tertentu sudah seharusnya meninggalkan rumah, membuat kerja anak dianggap wajar. Hingga persoalan ekonomis, yang mengakibatkan keluarga kerap tidak punya pilihan selain menerima kondisi ini agar bisa bertahan hidup.
Tentu, faktor finansial ini tidak bisa diabaikan. Bahwa banyak keluarga tidak punya pilihan selain mengizinkan anak bekerja demi bertahan hidup. Posisi wali yang sangat kuat di Amerika membuat izin itu sah secara sosial, bahkan dianggap sah secara hukum, sehingga praktik kerja anak susah ditolak. Lebih jauh lagi, izin ini bisa lolos melalui celah aturan yang masih terbuka, terutama di sektor pertanian yang memang memiliki pengecualian dalam undang-undang federal.
Seperti yang disampaikan oleh mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Andalas, Akbar Maulana Nasution, terdapat data bahwa ribuan anak di bawah umur yang bekerja dan ratusan dari mereka bekerja di tempat yang secara hukum terlarang untuk anak-anak. Fakta ini menunjukkan bahwa ada perusahaan yang secara sadar memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan untuk tetap menggunakan tenaga kerja murah.
“Kita tidak bisa bilang bahwa exploitasi kerja anak ini terjadi karena satu perusahaan. Terdapat sistem ekonomi yang kapitalistik di Amerika—mengatur perusahaan-perusahaan secara tidak langsung dan berakibat pada perusahaan dan anak-anak tidak punya pilihan lain selain mengikuti sistem tersebut,” kata Akbar. Ia menjelaskan bahwa ini merupakan rantai sistemik yang membuat perusahaan bisa mengambil keuntungan yang besar dari kekurangan yang ada tanpa benar-benar memperhatikan nilai di balik itu.
Pertanyaannya, sampai kapan sistem ini dibiarkan berjalan, sementara anak-anak terus kehilangan hak dasarnya demi kepentingan ekonomi?
