“Tanpa reformasi birokrasi dan keberanian menyelesaikan akar masalah di lapangan, kehadiran investasi besar hanya akan menempatkan Sumbar sebagai penonton atau sekadar penyedia bahan mentah, bukan sebagai pusat nilai tambah ekonomi yang mandiri,” tuturnya.
Hal senada juga diungkapkan pakar ekonomi UIN Imam Bonjol Padang, Huriyatul Akmal. “Pemda perlu memahami, Danantara itu unit bisnis, jadi kajian bisnisnya harus kuat, terukur, dan berdampak luas,” ucapnya.
Akan tetapi, hal ini tetap menjadi langkah strategis di tengah keterbatasan anggaran pemda. Khususnya dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan dan pengembangan infrastuktur strategis.
Ia menegaskan, Sumbar harus bisa memaksimalkan hal ini, agar bengkalai yang ada dan janji politik bisa segera dituntaskan.
“Pemda perlu melakukan asesmen ulang dalam memetakan proyek strategis mana yang akan diajukan ke Danantara. Jangan sampai yang diajukan justru proyek yang tidak mendorong percepatan pembangunan daerah atau proyek proyek titipan tertentu yang hanya menguntungkan segelintir orang,” ujarnya.
Kajian lebih lanjut juga harus menimbang infrastruktur dasar yang kerap memunculkan masalah berulang seperti akses jalan dan jembatan serta proyek strategis nasional yang penuh konflik dengan masyarakat setempat.
Percepatan Investasi
Sebelumnya, dalam pertemuan bersama Gubernur Sumbar, Dony Oskaria menegaskan pertumbuhan ekonomi Sumbar sangat dipengaruhi oleh tingkat investasi yang masuk. Oleh karena itu, perlu upaya konkret dari pemda untuk menarik minat para investor agar mereka tertarik menanamkan modalnya di Sumbar, terutama pada sektor-sektor produktif. “Percepatan investasi diperlukan agar Sumbar tidak tertinggal dalam pertumbuhan ekonomi regional. Saat ini, investasi itu belum optimal masuk ke sektor-sektor produktif,” ujarnya.
Menurut Dony, investasi yang didorong harus bersifat padat karya agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar padat modal. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut lebih proaktif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Keseriusan terhadap hilirisasi, pembukaan akses infrastruktur, serta kepastian ekosistem investasi menjadi kunci. Jika tidak dilakukan, pertumbuhan ekonomi Sumbar berpotensi stagnan,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan investasi yang masuk memberikan dampak nyata bagi daerah, termasuk keterlibatan tenaga kerja lokal serta pencatatan badan usaha di Sumbar, agar manfaat ekonominya tidak keluar dari daerah. “Investasi tidak cukup hanya hadir di atas kertas, tetapi harus membuka lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menambah penerimaan daerah,” ujarnya.
