Oleh karena itu, sambung Sunarya, persoalan pupuk bersubsidi bukan sekadar persoalan distribusi. Namun, ini merupakan persoalan tata kelola data koordinasi dan pengawasan.
“Atas data tersebut lahirlah gagasan transformasi tata kelola kolaborasi deteksi dini penyalahgunaan pupuk bersubsidi,” beber Sunarya, pernah menjabat sebagai Dirintelkam Polda Sumbar.
“Tujuannya mewujudkan sistem deteksi dini yang efektif dan berkelanjutan untuk mencegah penyalahgunaan pupuk bersubsidi serta mendukung ketahanan pangan nasional,” tambah Sunarya.
Ia menerangkan, perubahan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Diperlukan kolaborasi antara Polri, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah (Pemda), PT Pupuk Indonesia, Distributor, Kelompok Tani, dan pemangku kepentingan lainnya .
“Melalui kolaborasi data dan informasi yang sebelumnya tersebar dapat diintegrasikan untuk memetakan risiko untuk mengidentifikasi titik rawan dan menentukan wilayah yang membutuhkan perhatian lebih.
Dengan demikian pengawaswan tidak lagi menunggu laporan. Potensi penyimpangan dapat dikenali lebih awal,” urainya.
Ia mengakhiri, dukungan dan komitmen dari berbagai stakeholders menjadi bukti, bahwa pengawasan pupuk bersubsidi membutuhkan kerja bersama.
“Polri menghadirkan perspektif keamanan dan deteksi dini. Kementerian Pertanian menyediakan kebijakan dan basis data pertanian. PT Pupuk Indonesia mendukung aspek distribusi dan monotoring. Pemda memperkuat pengawasan di wiliyah, sementara petani menjadi penerima manfaat utama dari perubahan tata kelola,” pungkasnya. (*)
