DTH diberikan kepada penyintas yang memilih menyewa hunian atau tinggal di rumah sanak famili sembari menanti huntap di bangun. Besaran DTH sebesar Rp600 ribu yang diberikan selama 3 bulan atau Rp1,8 juta.
Di samping DTH, pemerintah juga menggelontorkan dana sebesar Rp537,22 miliar untuk stimulant perbaikan rumah terdampak bencana. Dana tersebut telah disalurkan untuk perbaikan 26.849 unit rumah, melanjutkan penyaluran bertahap yang pada Maret 2026 mencapai Rp528,76 miliar untuk 25.076 unit rumah.
Adapun rinciannya, di Aceh bantuan perbaikan rumah telah menjangkau 12.856 unit rumah rusak ringan dan 9.347 unit rumah rusak sedang dengan total nilai bantuan Rp473,25 miliar. Sementara di Sumut, bantuan telah disalurkan kepada 2.232 rumah rusak ringan dan 1.228 rumah rusak sedang dengan total nilai bantuan Rp40,56 miliar. Adapun di Sumbar bantuan telah diberikan kepada 811 unit rumah rusak ringan dan 375 rumah rusak sedang dengan total nilai Rp23,415 miliar.
Tito mengatakan, bantuan perbaikan rumah diberikan langsung kepada pemilik rumah sebagai dana stimulan agar masyarakat dapat segera memperbaiki rumah mereka secara mandiri. Besaran bantuan yang diberikan senilai Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rumah rusak sedang.
Gunakan Material Sepablock
Ada yang unik dalam pembangunan huntap di Sumbar, di mana pembangunan huntap mandiri menggunakan produk inovasi PT Semen Padang, Semen Padang Bata Interlock (Sepablock). Setelah diterapkan di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, dan Agam, kini teknologi konstruksi tersebut juga digunakan oleh BNPB di Kota Padang Panjang.
Pembangunan huntap mandiri di kota berjuluk Serambi Mekkah berlangsung di Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, dan secara resmi dimulai pada Kamis (30/4). Dalam kesempatan itu, Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian mengapresiasi kolaborasi lintas sektor dalam penanganan bencana hidrometeorologi di Sumbar.
Ia menyebut penggunaan Sepablock sebagai langkah inovatif yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan huntap secara cepat, efisien, dan berkualitas. “Rumah yang dibangun bertipe 36 dengan estimasi anggaran sekitar Rp60 juta per unit. Yang terpenting adalah layak huni, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelas Rustian.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan proses administrasi di tingkat daerah agar pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan berarti. Selain itu, konsep huntap mandiri dinilai mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.
“Rumah contoh dari Sepablock untuk hunian tetap mandiri di Kota Padang Panjang ini menjadi acuan bagi pembangunan ke depan. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga bagian dari proses pembangunan,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis menyampaikan apresiasi atas dukungan BNPB dalam mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana di daerahnya. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang siap mendukung penuh pembangunan huntap, baik dari sisi penyediaan lahan maupun kelengkapan administrasi.
