PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah terus mengebut pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatera, termasuk Sumatera Barat (Sumbar). Hingga 4 Mei 2026, setidaknya 15,36 persen huntap di Sumbar telah rampung dibangun.
Percepatan pembangunan huntap ini seiring dengan telah tuntasnya seluruh pembangunan hunian sementara (huntara) di Sumbar dan Sumatera Utara (Sumut). Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, sebanyak 1.024 unit huntara di Sumut telah selesai dibangun. Sedangkan di Sumbar, sebanyak 830 unit huntara dinyatakan sudah tuntas.
Sementara itu, pembangunan huntara di Aceh, sebagai wilayah dengan dampak terbesar, juga terus menunjukkan kemajuan pesat. Dari total rencana 18.380 unit, sebanyak 16.785 unit telah selesai dibangun.
Secara keseluruhan, pembangunan huntara di tiga provinsi telah mencapai 18.639 unit dari total rencana 20.234 unit. Pembangunan huntara merupakan kerja kolaboratif lintas sektor yang melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian PU, pemerintah daerah (pemda), TNI/Polri, serta berbagai organisasi kemanusiaan dan komunitas.
Dengan tuntasnya pembangunan huntara di sebagian wilayah terdampak bencana Sumatera ini, Satgas PRR kini bisa fokus mengakselerasi pembangunan huntap sebagai bagian dari fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon).
Satgas PRR mencatat, hingga 4 Mei 2026, progres pembangunan huntap di tiga provinsi mencapai 4,2 persen, dengan 1.661 unit dalam tahap pembangunan dan 248 unit telah selesai dari total rencana 39.501 unit.
Di Aceh, pembangunan huntap direncanakan sebanyak 29.076 unit. Hingga saat ini, sebanyak 820 unit berada dalam proses pembangunan dan 104 unit telah selesai. Di Sumut, dari total rencana 7.601 unit, progres pembangunan mencapai 407 unit dengan 120 unit telah selesai. Sementara di Sumbar, dari rencana 2.824 unit, pembangunan telah mencapai 434 unit, dengan 24 unit dinyatakan telah selesai.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian menegaskan, percepatan pembangunan huntap menjadi prioritas utama setelah kebutuhan huntara terpenuhi.
“Sekarang kita genjot huntap. Semua data kebutuhan huntap, (termasuk) untuk huntap komunal akan kami serahkan ke Kementerian PKP untuk dihitung kebutuhan anggaran, (kemudian) ajukan ke Menteri Keuangan,” kata Tito dalam keterangan resmi, Senin (4/5).
Selain pembangunan fisik hunian, pemerintah juga memperkuat dukungan melalui instrumen Dana Tunggu Hunian (DTH). Hingga 4 Mei 2026, penyaluran DTH telah menjangkau 19.228 penerima di tiga provinsi dengan tingkat realisasi 100 persen.
