PESISIR SELATAN, HARIANHALUAN.ID — Akses dan kenyamanan pemilih disabilitas dalam menggunakan hak suara masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi penyelenggara Pemilu di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).
Sekretaris Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Pessel, Elza Rahmadya, secara tegas meminta adanya peningkatan pelayanan yang lebih ramah dan inklusif di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Dalam Kantor (RDK) yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu (22/4/2026), dalam rangka fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
“Masih banyak kami temukan petugas TPS yang belum bersikap ramah kepada kawan-kawan disabilitas saat pemungutan suara berlangsung,” ujar Elza.
Ia menilai, persoalan yang dihadapi bukan hanya soal keterbatasan fasilitas, tetapi juga menyangkut sikap dan pemahaman penyelenggara di lapangan. Mulai dari desain TPS yang belum ramah disabilitas hingga minimnya empati petugas, menjadi hambatan nyata bagi kelompok tersebut dalam menyalurkan hak pilih.
Elza juga menyoroti bahwa selama ini, isu rendahnya partisipasi pemilih disabilitas kerap hanya dipandang sebagai persoalan angka, tanpa disertai solusi konkret. Padahal, menurutnya, diperlukan pendekatan menyeluruh, mulai dari penyediaan fasilitas yang memadai hingga peningkatan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pemilih disabilitas.
“Kami berharap kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan Bawaslu agar bisa menekankan kepada jajarannya untuk benar-benar meningkatkan pelayanan terhadap kelompok disabilitas,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, menegaskan bahwa regulasi Pemilu telah menjamin hak yang sama bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.
“Kelompok disabilitas tidak hanya memiliki hak pilih, tetapi juga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penyelenggara, pengawas, bahkan peserta Pemilu dan Pilkada,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Nurmaidi, memaparkan pentingnya pengawasan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Ia menekankan bahwa akurasi data menjadi kunci agar kelompok disabilitas tidak terpinggirkan dalam proses demokrasi.
Menurutnya, ada tiga langkah konkret yang harus dilakukan. Pertama, memastikan data pemilih disabilitas selalu diperbarui secara valid. Kedua, menindaklanjuti setiap aduan masyarakat. Ketiga, melibatkan organisasi disabilitas dalam pengawasan partisipatif.
“Kami juga mengundang berbagai pihak, mulai dari KPU, cabang dinas pendidikan, kepala SLB, hingga organisasi penyandang disabilitas, agar pengawasan ini berjalan lebih komprehensif,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Subbagian Pengawasan Bawaslu Pesisir Selatan, Ashari, berharap forum diskusi semacam ini mampu membuka perspektif baru bagi pengawas Pemilu.
“Kami perlu mendengar langsung pengalaman dan masukan dari luar. Dengan berbagi, kami bisa mengetahui apa yang masih kurang dan apa yang harus diperbaiki untuk Pemilu ke depan,” ucapnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan KPU Pesisir Selatan, unsur pendidikan dari Cabang Dinas Wilayah VII Sumatera Barat, serta jaringan sekolah luar biasa (SLB) dan organisasi penyandang disabilitas.
Dengan berbagai masukan yang mengemuka, harapan akan terwujudnya Pemilu yang lebih inklusif di Pesisir Selatan semakin menguat di mana setiap warga negara, tanpa terkecuali, dapat menggunakan hak pilihnya secara adil, nyaman, dan bermartabat. (*)
