Oleh: Yutiswandi (Wartawan Haluan)
HARIANHALUAN.ID – Ada yang menarik dari Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak 2026 di Kabupaten Solok. Di atas kertas, semuanya tampak indah. Sebanyak 23 nagari mengikuti pesta demokrasi. Tahapan berjalan. Panitia dibentuk. Calon bermunculan. Masyarakat bersiap menentukan pilihan.
Namun di balik senyum sumringah para calon yang mulai berlalu lalang di banyak lini masa dengan beragam jargon dan program nya itu, ada satu pertanyaan yang barangkali tidak terlalu nyaman untuk dijawab. Apakah Pilwana ini benar-benar sudah siap dilaksanakan, atau sekadar harus dilaksanakan karena jadwal sudah ditetapkan?
Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Sebab di lapangan, sejumlah persoalan justru mengemuka bersamaan dengan berjalannya tahapan. Mulai dari persoalan teknis yang belum sepenuhnya terjawab dalam petunjuk teknis, keterbatasan anggaran, hingga persoalan sumber daya manusia yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan.
Nah, dari sini lah akar masalah itu bermula. Panitia Pemilihan Wali Nagari (P2WN) dituntut bekerja profesional. Mereka harus memahami aturan, menguasai administrasi, mendata pemilih, melayani peserta pemilihan, memastikan hak pemilih, mengantisipasi konflik, hingga mengawal seluruh tahapan sampai Wali Nagari terpilih dilantik. Penyelenggara iya. Pengawas iya pula. Ibaratnya, kerja KPU dan Bawaslu digabung jadi satu..hehehe
Sungguh berat benar beban kerjanya. Risiko nan ditanggung pun juga tak kecil.
Namun ironisnya, penghargaan terhadap pekerjaan itu disebut hanya sekitar Rp.250 sampai Rp. 350 ribu per bulan, hingga seluruh tahapan selesai. Angka itu bahkan terasa seperti uang saku, jika dibandingkan dengan tanggung jawab yang dipikul. Pengabdian memang penting, tapi “memanusiakan manusia” , juga jauh lebih penting.
Tentu persoalannya bukan semata-mata setentang nominal honor. Jangan pula kritik ini dipersempit menjadi persoalan “panitia ingin dibayar mahal”. Bukan itu. Yang perlu dipertanyakan adalah keseriusan kita dalam membangun demokrasi di tingkat nagari.
Bagaimana mungkin kita menginginkan proses demokrasi yang berkualitas jika orang-orang yang menjalankannya justru bekerja dengan dukungan yang serba terbatas?
Kita ingin panitia teliti, tetapi fasilitas terbatas. Kita ingin panitia profesional, tetapi dukungan SDM belum tentu memadai, karena bimbingan teknis (Bimtek) guna peningkatan kapasitas juga sangat minim.
Kita ingin semua persoalan diselesaikan berdasarkan aturan, tetapi ketika persoalan teknis muncul, tidak semuanya memiliki jawaban yang terang dalam petunjuk teknis. Bahkan Panitia Pemilihan Daerah (PPD)sebagai penanggung jawab Pilwana serentak pun acap berlepas tangan. Entah tak menguasai medan, entah apa kolah.
