BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.ID – Polemik pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) PCNU Bukittinggi terus bergulir. Sejumlah tokoh adat yang juga kader Nahdlatul Ulama (NU) Bukittinggi menyuarakan kekecewaan terhadap pelaksanaan konferensi yang dinilai menyisakan banyak pertanyaan terkait mekanisme dan kepatuhan terhadap aturan organisasi.
HB. Dt. Mantari Sutan bersama sejumlah tokoh adat kader NU Bukittinggi menyesalkan sikap PWNU Sumatera Barat dan caretaker yang ditugaskan PBNU dalam penyelenggaraan Konfercab.
Mereka mempertanyakan keputusan melanjutkan konferensi di Padang pada 14 Juni 2026 setelah agenda yang sebelumnya dijadwalkan pada 6 Juni 2026 di Hotel Nikita Bukittinggi ditunda karena tidak memenuhi kuorum.
“Jika sebelumnya dinyatakan tidak kuorum, tentu kader berhak mempertanyakan dasar dan mekanisme pelaksanaan konferensi berikutnya yang berlangsung di Padang,” ujar Datuk Mantari, Selasa (16/6/2026).
Menurutnya, pelaksanaan Konfercab PCNU Bukittinggi maupun konferensi MWCNU Guguk Panjang dinilai kurang diketahui oleh sebagian pengurus dan kader di tingkat bawah. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait keterlibatan kader serta transparansi proses organisasi.
“Agenda penting organisasi semestinya diketahui dan melibatkan secara optimal pengurus ranting serta kader yang selama ini aktif berkhidmat di NU,” katanya.
HB. Dt. Mantari juga menyoroti pentingnya kaderisasi dalam proses pengisian jabatan organisasi. Ia menegaskan bahwa Bukittinggi memiliki banyak kader yang telah mengikuti berbagai jenjang pendidikan kader NU, sehingga proses regenerasi harus berjalan sesuai mekanisme dan kompetensi yang dimiliki kader.
“Di Bukittinggi tidak kekurangan kader. Banyak yang telah lulus PD-PKPNU maupun PMKNU. Karena itu, kader tentu berharap proses kaderisasi menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kepemimpinan organisasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa aturan organisasi harus menjadi pedoman utama dalam setiap pengambilan keputusan. Menurutnya, kepentingan organisasi dan kepercayaan kader harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun kekuasaan.
“Peraturan dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dicari celahnya. Aturan organisasi tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Ketika aturan diabaikan, yang dipertaruhkan bukan hanya wibawa organisasi, tetapi juga kepercayaan kader,” tutup Datuk Mantari. (*)
