PESISIR SELATAN, HARIANHALUAN.ID — Setiap kali hujan turun, rasa cemas kembali menghantui warga Kota Painan, Kabupaten Pesisir Selatan. Saluran drainase yang belum berfungsi optimal membuat genangan air kerap muncul di sejumlah titik, bahkan berpotensi berkembang menjadi banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Dari hasil pantauan di lapangan, kondisi drainase di beberapa kawasan terlihat memprihatinkan. Saluran air dipenuhi sedimentasi dan tumpukan sampah, sementara perawatan rutin dinilai masih minim. Air yang seharusnya mengalir lancar justru meluap ke badan jalan hingga masuk ke permukiman warga.
“Kalau hujan deras, air cepat sekali naik. Drainase tidak mampu menampung debit air, akhirnya meluap ke jalan dan rumah warga,” ujar Syafril, salah seorang warga Painan, Kamis (9/4/2026).
Ia menuturkan, persoalan ini bukan hal baru. Kondisi drainase yang kurang optimal telah berlangsung cukup lama tanpa penanganan menyeluruh. Akibatnya, setiap musim hujan tiba, warga selalu diliputi kekhawatiran.
Genangan air yang terjadi tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berdampak langsung pada aktivitas harian masyarakat. Akses transportasi tersendat, risiko kerusakan rumah meningkat, hingga potensi munculnya penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat.
Selain penyumbatan, kapasitas drainase yang dinilai tidak memadai turut memperparah kondisi. Tingginya curah hujan tidak sebanding dengan daya tampung saluran yang ada. Di sisi lain, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan, ikut mempercepat terjadinya penyumbatan.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Selatan, Jaferi, mengakui bahwa persoalan drainase di Kota Painan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Namun demikian, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah penanganan. Pada tahun anggaran 2026, Pemkab Pesisir Selatan mengalokasikan dana sekitar Rp7 miliar untuk perbaikan drainase secara bertahap, khususnya di kawasan Kota Painan.
“Perbaikan akan kita lakukan secara bertahap. Tahun ini sudah dialokasikan sekitar Rp7 miliar untuk penanganan drainase di Kota Painan,” ujarnya.
Terkait video banjir yang sempat beredar di sejumlah grup WhatsApp, Jaferi menjelaskan bahwa lokasi tersebut berada di ruas jalan nasional. Dengan demikian, kewenangan penanganannya berada pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
“Untuk lokasi banjir pada video tersebut masuk jalan nasional, sehingga menjadi kewenangan pusat. Selama ini pemeliharaan drainase di sana dilakukan oleh pihak BPJN,” jelasnya.
Sementara itu, untuk wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, khususnya di Rawang Painan yang kerap dilanda banjir, ditemukan sejumlah penyebab utama. Salah satunya adalah banyaknya saluran drainase yang tertimbun akibat aktivitas pembangunan rumah warga.
“Banyak saluran yang tertutup karena ditimbun masyarakat saat membangun rumah. Ini yang menyebabkan aliran air terganggu dan memicu banjir,” tambahnya.
Ia menyebut, saat ini proses perbaikan drainase sudah memasuki tahap penyiapan administrasi dan akan segera dilaksanakan oleh Dinas PUPR. Pemerintah berharap, program ini dapat mengurangi genangan air dan risiko banjir di kawasan rawan, khususnya di Rawang Painan dan sekitarnya.
Meski langkah penanganan mulai disiapkan, warga berharap upaya yang dilakukan tidak hanya bersifat jangka pendek. Perbaikan menyeluruh, pengawasan berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dinilai menjadi kunci agar persoalan drainase tidak terus berulang.
Di tengah intensitas hujan yang kian tinggi, keberadaan sistem drainase yang berfungsi baik menjadi kebutuhan mendesak. Bagi warga Painan, solusi nyata bukan lagi sekadar harapan, melainkan kebutuhan yang harus segera diwujudkan. (*)
