PASAMAN, HARIANHALUAN.ID — Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dihadapi Pemerintah Kabupaten Pasaman dipastikan berdampak pada sejumlah program dan kegiatan daerah. Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD Pasaman agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan fokus pada kepentingan masyarakat.
Ketua DPRD Pasaman, Nelfri Asfandi, Selasa (31/3/2026), menegaskan bahwa keterbatasan fiskal saat ini harus disikapi dengan pengelolaan anggaran yang lebih cermat dan terarah. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu memilah program yang benar-benar prioritas.
“Situasi keuangan daerah memang sedang tidak longgar. Karena itu, setiap OPD harus bijak dalam menggunakan anggaran dan memastikan program yang dijalankan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pelayanan publik. Ia menekankan, sektor-sektor vital seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dasar harus tetap berjalan optimal.
“Pelayanan kepada masyarakat adalah hal utama yang tidak boleh terganggu. Kebutuhan dasar masyarakat harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Nelfri juga mengungkapkan bahwa kondisi keterbatasan anggaran tidak hanya dialami Kabupaten Pasaman, namun juga terjadi di berbagai daerah lain. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk bersama-sama menghadapi tantangan tersebut.
“Kita perlu kebersamaan dan sinergi agar pembangunan tetap berjalan, meskipun dalam kondisi efisiensi,” katanya.
Selain itu, DPRD mendorong OPD agar lebih inovatif dalam menggali potensi daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Ia menilai, sektor pariwisata, pertanian, dan perdagangan masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan secara optimal.
“Inovasi sangat dibutuhkan. Potensi daerah harus digarap dengan baik tanpa membebani masyarakat,” jelasnya.
Dengan langkah strategis, penguatan sinergi, serta inovasi dari seluruh pihak, DPRD optimistis Pemerintah Kabupaten Pasaman tetap mampu menjaga keberlanjutan pembangunan dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di tengah keterbatasan anggaran. (*)
