PADANG, HARIANHALUAN.ID — Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama para bupati dan wali kota se-Sumbar melakukan rapat koordinasi dengan COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, di Kantor BP BUMN, Jakarta, Rabu (15/4). Pertemuan ini difokuskan pada percepatan investasi dan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita mengungkapkan bahwa langkah Gubernur Sumbar ini merupakan langkah ambisius dan cukup berisiko.
“Mengenai langkah Gubernur Mahyeldi menggandeng Danantara dan BUMN, dalam hemat saya merupakan langkah ambisius yang secara teoretis menarik, namun mengandung risiko skeptisisme yang tidak kecil. Terutama jika tidak dibarengi dengan kesiapan fundamental di level daerah, ” ujarnya saat dihubungi Haluan, Kamis (16/4).
Ia menyampaikan, perlu diingat bahwa Danantara bekerja dengan mandat sebagai Sovereign Wealth Fund yang sangat selektif dan berorientasi komersial tinggi. Sehingga mereka hanya akan menyentuh proyek yang benar-benar “bankable” dan memiliki tingkat pengembalian modal yang meyakinkan.
“Jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar hanya menawarkan konsep tanpa didukung oleh proyek yang benar-benar siap tayang, maka kerja sama ini terancam hanya akan berhenti sebagai seremoni di atas kertas,” tuturnya.
Di sisi lain, masalah klasik di Sumbar, terutama hambatan struktural dalam pembebasan lahan dan sinkronisasi hukum adat dengan regulasi investasi nasional, tetap menjadi tantangan utama yang tidak bisa selesai hanya dengan penandatanganan nota kesepahaman.
Pihak pusat, ucapnya, tidak akan mau menanggung risiko likuiditas pada proyek yang masih terkendala konflik sosial atau ketidakpastian hukum ulayat.
Secara taktis, strategi yang harus diambil bukan hanya soal mencari mitra, tapi melakukan pembenahan internal dengan mengurasi proyek strategis yang memiliki efek pengganda besar, seperti hilirisasi komoditas unggulan atau optimalisasi infrastruktur logistik.
Ronny menyebutkan, Sumbar harus mampu menjual narasi investasi berbasis kerangka lingkungan, sosial, dan tata kelola yang kuat untuk menarik minat institusi setingkat Danantara.
Selain itu, pemerintah daerah (pemda) juga perlu membentuk tim khusus yang berfokus penuh pada penyelesaian sengketa lahan secara persuasif namun tetap memiliki kepastian hukum agar iklim investasi menjadi kompetitif.
