PADANG, HARIANHALUAN.ID- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut, daerah berjuluk Negeri Sejuta Pesona itu berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini tertinggi dalam audit laporan keuangan tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, kepada Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni dan Ketua DPRD Darmansyah dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Aula Pertemuan BPK Perwakilan Sumbar, Padang, Jumat (29/5/2026).
Selain Pesisir Selatan, empat daerah lainnya yang menerima LHP secara bersamaan adalah Kabupaten Agam, Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Pasaman.
Suasana penyerahan LHP berlangsung khidmat namun penuh keakraban. Dari Pesisir Selatan, Bupati Hendrajoni didampingi Sekretaris Daerah Zainal Arifin, Inspektur Eva Fauza Yuliasman Datuak Tigo Lareh, Kepala BPKPAD Suhandri, Kepala Dinas Kominfo Wendi, serta Kepala Kesbangpol Marzan.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Sumbar Sudarminto Eko Putra menjelaskan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan selama 60 hari sesuai standar pemeriksaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut bertujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Di samping itu, BPK juga menemukan sejumlah catatan dan permasalahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan.
“Laporan hasil pemeriksaan bukan hanya memuat opini, tetapi juga berbagai rekomendasi yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah agar tata kelola keuangan semakin baik ke depan,” ujarnya.
Meski terdapat sejumlah catatan perbaikan, BPK tetap memberikan opini WTP kepada kelima daerah tersebut karena dinilai telah menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Bagi Kabupaten Pesisir Selatan, capaian ini memiliki makna tersendiri. Raihan WTP ke-13 secara beruntun menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang baik selama bertahun-tahun.
Keberhasilan tersebut juga menunjukkan komitmen kuat seluruh perangkat daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Pesisir Selatan Darmansyah mendapat kepercayaan mewakili seluruh pimpinan DPRD penerima LHP untuk menyampaikan sambutan.
Dalam pidatonya, Darmansyah menegaskan bahwa opini dan rekomendasi yang diberikan BPK merupakan instrumen evaluasi yang sangat penting bagi pemerintah daerah maupun DPRD.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara maksimal.
“Opini dan rekomendasi BPK harus menjadi perhatian serius. DPRD memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan seluruh rekomendasi tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Darmansyah.
Ia berharap capaian yang telah diraih pemerintah daerah tidak membuat seluruh pihak berpuas diri, melainkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBD sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD harus memberikan dampak yang nyata bagi pembangunan daerah,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menyampaikan rasa syukur atas kembali diraihnya opini WTP. Namun menurutnya, penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan daerah.
Ia menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi berbagai keterbatasan, Hendrajoni menilai pemerintah daerah justru dituntut untuk semakin disiplin dalam mengelola anggaran serta memastikan setiap program pembangunan tepat sasaran.
“Kondisi fiskal yang terbatas menuntut kita untuk semakin cermat dalam penganggaran. Kualitas belanja daerah harus terus ditingkatkan agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Hendrajoni, opini WTP yang diraih selama 13 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan, mulai dari perangkat daerah, DPRD hingga dukungan dan pembinaan yang diberikan BPK.
“Opini yang baik bukan tujuan akhir, tetapi menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan daerah. Integritas dan disiplin adalah tujuan utamanya,” kata Hendrajoni.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, DPRD, serta BPK yang selama ini terus membangun sinergi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Penyerahan LHP tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah di Sumatera Barat untuk terus memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Bagi Pesisir Selatan, raihan WTP ke-13 berturut-turut tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga simbol konsistensi dalam membangun pemerintahan yang profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)
