Oleh: Dr. Hendrizal, S.IP., M.Pd. (Ketua Pulaupanjang HAJeF Project (PHP) Pasaman Barat; Dosen bidang PPKn)
Di sebuah negeri yang masih bergulat dengan stunting, kemiskinan, dan ketimpangan akses gizi, makanan bukan sekadar urusan perut. Ia adalah urusan masa depan. Karena itulah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal disambut sebagai ikhtiar besar negara untuk menyiapkan generasi Indonesia yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih siap menghadapi masa depan.
Namun, setiap program besar selalu membawa pertanyaan besar pula: apakah niat baik selalu berbanding lurus dengan tata kelola yang baik? Pertanyaan itu kembali mengemuka ketika pemerintah menemukan adanya pemborosan anggaran MBG yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun setiap bulan atau sekitar Rp12 triliun per tahun. Pada saat yang hampir bersamaan, muncul pula wacana bahwa anak-anak dari keluarga mampu tidak lagi menjadi sasaran penerima manfaat program tersebut.
Dua fakta itu sesungguhnya saling berkaitan. Keduanya berbicara tentang satu hal yang sama: ketepatan penggunaan uang rakyat. Rp1 triliun bukan angka yang mudah dibayangkan. Ia terlalu besar untuk sekadar disebut sebagai kekeliruan teknis. Dalam ukuran pembangunan, dana sebesar itu dapat membangun ribuan ruang kelas, memperkuat layanan kesehatan daerah, atau mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di banyak wilayah yang masih tertinggal.
Karena itu, ketika publik mendengar ada potensi pemborosan sebesar itu, yang muncul bukan hanya soal angka, melainkan soal kepercayaan. Kepercayaan adalah modal paling mahal dalam kebijakan publik. Anggaran dapat ditambah. Program dapat diperluas. Regulasi dapat diperbaiki. Namun ketika kepercayaan mulai terkikis, proses pemulihannya jauh lebih sulit.
Kita tentu tidak sedang memperdebatkan penting atau tidak pentingnya MBG. Hampir semua pihak sepakat bahwa perbaikan gizi anak merupakan investasi strategis bagi masa depan bangsa. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas gizi pada masa pertumbuhan memiliki hubungan langsung dengan kemampuan belajar, produktivitas ekonomi, bahkan daya saing nasional dalam jangka panjang.
Yang sedang dipersoalkan adalah bagaimana program sebesar itu dijalankan. Di sinilah letak persoalan mendasarnya. Dalam ilmu kebijakan publik terdapat prinsip sederhana: semakin besar anggaran, semakin tinggi tuntutan akuntabilitasnya. Sebuah program sosial tidak cukup hanya baik dalam gagasan. Ia harus tepat sasaran, efisien, dan terukur manfaatnya.
Karena itu, wacana menghentikan pemberian MBG kepada anak-anak dari keluarga kaya sesungguhnya layak dibaca sebagai upaya koreksi kebijakan, bukan sebagai bentuk pengurangan hak warga negara. Negara tidak sedang membeda-bedakan anak berdasarkan status ekonomi. Negara sedang berusaha memastikan bahwa sumber daya yang terbatas diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan.
Logikanya sederhana. Ketika seorang anak berasal dari keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan gizinya secara mandiri, sementara di tempat lain masih ada anak-anak yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan, maka prioritas kebijakan seharusnya menjadi jelas.
Keadilan tidak selalu berarti memberi jumlah yang sama kepada semua orang. Keadilan sering kali berarti memberikan lebih banyak kepada mereka yang lebih membutuhkan. Dalam konteks itulah evaluasi terhadap MBG menjadi penting.
Kita perlu menghindari dua jebakan sekaligus. Jebakan pertama adalah menganggap setiap kritik terhadap MBG sebagai bentuk penolakan terhadap program pemerintah. Jebakan kedua adalah menggunakan temuan pemborosan untuk menolak keseluruhan program. Kedua cara pandang itu sama-sama keliru.
Kritik yang sehat justru diperlukan agar tujuan besar program tidak tenggelam oleh kelemahan pelaksanaannya. Sebab sejarah pembangunan di banyak negara menunjukkan bahwa kegagalan sering kali tidak lahir dari buruknya ide, melainkan dari lemahnya tata kelola.
Maka yang dibutuhkan saat ini bukan pembelaan berlebihan, melainkan evaluasi yang jujur. Publik berhak mengetahui berapa besar dana yang benar-benar berubah menjadi makanan di atas meja siswa. Publik berhak mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan dilakukan. Publik juga berhak mengetahui mengapa pembengkakan biaya bisa terjadi dan bagaimana pemerintah akan memperbaikinya.
Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah. Transparansi justru menjadi cara paling efektif untuk menjaga legitimasi program. Lebih dari itu, ukuran keberhasilan MBG juga perlu diperjelas. Jangan sampai keberhasilan hanya diukur dari jumlah dapur yang berdiri, banyaknya paket makanan yang dibagikan, atau besarnya anggaran yang terserap.
Ukuran sesungguhnya jauh lebih penting daripada itu. Apakah angka stunting menurun? Apakah kualitas kesehatan anak membaik? Apakah kemampuan belajar mereka meningkat? Apakah uang negara benar-benar menghasilkan manfaat sosial yang nyata? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang semestinya menjadi kompas evaluasi.
Pada akhirnya, temuan pemborosan Rp1 triliun per bulan harus dipandang sebagai alarm, bukan bencana. Alarm berfungsi untuk membangunkan, bukan untuk menakut-nakuti. Ia memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan koreksi sebelum masalah berkembang lebih besar.
Program MBG masih memiliki tujuan yang mulia. Namun tujuan mulia tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan efisiensi. Sebaliknya, justru karena tujuannya mulia, setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Di tengah tekanan ekonomi global dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, bangsa ini tidak kekurangan cita-cita. Yang sering kali kurang adalah ketelitian dalam mengelola jalan menuju cita-cita itu. Dapur MBG seharusnya tidak hanya menghasilkan makanan bagi anak-anak Indonesia. Ia juga harus menghasilkan pelajaran penting tentang disiplin anggaran, ketepatan sasaran, dan tanggung jawab pengelolaan uang publik.
Sebab masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh apa yang tersaji di piring anak-anak hari ini, melainkan juga oleh kebijaksanaan negara dalam mengelola setiap rupiah yang dipercayakan rakyat kepadanya. Camkan itu! (*)
