Oleh. Dr. Basril Basyar (Dosen Pascasarjana Unand)
Dua suku kata londo dan ireng menjadi kata yang populer di tengah Masyarakat, terutama kalangan
jurnalis, pengamat danLembaga Swadaya Masyarakat ( LSM). Lama tidak pernah digunakan, Istilah kata Londo Ireng kembali menghiasi laman media. Ungkapan itu disampaikan langsung Presiden RI Prabowo
Subianto dalam pidato resmi pada peringatan Hari Lahir PKB di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, terpaut lima hari lalu. Mantan Menhan ini mengaku pemerintah tidak anti kritik karena kritik adalah menjadi bagian dari sistem demokrasi. Namun, ia menilai ada pihak yang justru tidak sekadar mengkritik melainkan menggiring opini publik, Indonesia berada dalam situasi buruk. Ia menyebut profesi dan kelompok seperti jurnalis, pengamat hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),bentuk baru dari “Londo Ireng”. Tidak sampai disitu saja, Prabowo melanjutkan retorikanya, benar kita negara demokrasi. Tidak anti kritik.
Tapi kita bukan anak kecil. Ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu disebut londo ireng. Ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya sekarang dia pakai baju lain. Wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM.ungkap sang Presiden. Ada kampanye besar untuk Indonesia goyah. Indonesia akan kolaps. Bulan April akan kolaps. April lewat nggak kolaps. Bulan Mei akan kolaps. Bulan Mei lewat nggak kolaps. Bulan Juni akan kolaps. Bulan Juli akan kolaps.
Tiap bulan akan kolaps. Prabowo berkata. Sontak tuduhan itu membuat kalangan wartawan protesdan meradang. Wartawan Indonesia tidak bisa terima pernyataan itu. Karena dalam sejarah, wartawan itu banyak menjadi pejuang. Di era pra kemerdekaan, masa kemerdekaan dan Ketika mengisi kemerdekaan. Sebut saja tokoh pers Tirto Adhi Soerjo (1880 – 1918) masih bisa dikenang namanya. Setidaknya melalui dua penanda, pertama pada seruas nama jalan di Kota Bogor. Dankedua ketika nama Tirto diadopsi sebagai nama sebuah media.SK. Trimurti, B.M. Diah. Para tokoh ini menggunakan surat kabar melawan penjajah dan menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia. Rohana Kudus Jurnalis perempuan pertama di Indonesia juga berperan. Ia memimpin surat kabar Soenting Melajoe tahun 1912
di Sumatera Barat, memajukan kaum perempuan.melawan penjajah Belanda. Ki Hajar Dewantara (Soewardi Soerjaningrat) diabadikan nama sebagai tokoh pendidikan. Aktif menulis, kritik tajam terhadap pemerintah Belanda melalui surat kabar De Express, termasuk tulisan terkenal “Seandainya Aku Seorang Belanda”. BM Diah (Burhanuddin Mohammad Diah), pendiri Harian Merdeka. Ia berperan besar dalam
menyebarluaskan berita Proklamasi Kemerdekaan 1945 serta mengamankan naskah asli proklamasi. Tidak kalah besar perannya adalah Bung Adam Malik, mantan Menlu dan Wapres RI, Ikut mendirikan kantor berita Antara yang menjadi corong penting dalam menyiarkan berita kemerdekaan Indonesia ke
dunia luar. Semua itu murni wartawan. Kalaulah kemudian Prabowo menyamakan wartawan menjadi Londo Ireng. Itu salah besar. Salah mendapatkan info. Atau ada oknum. Terasa sangat menyakitkan. Masukan dari
mana, sehingga membuat Prabowo bicara begitu. Apakah Prabowo menganggap wartawan itu bukan lagi sebagai mitra. Sama berperan membangun bangsa ini. Padahal pers itu sudah menjadi pilar ke-4 demokrasi. Labeling seperti ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa. Tidak kah Prabowo bisa memaklumi hal itu. Kondisi negara hari ini memang tidak baik-baik saja. Checks and balances yang di DPR tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.
Koalisi besar yang dibangun antar partai parlemen tidak lagi mampu membuat kontrol dan balances di pemerintahan tidak berjalan maksimal. Lihat koalisi besar partai pendukung di pemerintahan. Terdapat 8 partai di parlemen (DPR RI) periode 2024-2029, setidaknya 7 partai bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan. Belum lagi yang di luar parlemen. Bersuara lantang membela kebijakan Prabowo. Hanya PDI yang berani bersuara beda, melakukan kontrol.
Jadi kalau pemerintah berkehendak membuat suatu undang-undang. Tidak lagi sulit, pembahasan bisa
dipercepat. Contoh terbaru terkait pembahasan UU TNI. Penunjukan Teddy sebagai Sekretaris Kabinet memicu perdebatan karena UU TNI sebelumnya membatasi prajurit aktif menduduki jabatan sipil tertentu tanpa beralih status. Pemerintah kemudian menyesuaikan Perpres Nomor 148 Tahun 2024 yang mengatur lingkup tugas di lingkungan kementerian dan posisi Sekretaris Kabinet.
Pembahasan dan pengesahan revisi UU TNI (UU Nomor 3 Tahun 2025) mengakomodasi penempatan
prajurit aktif pada penugasan kementerian/Lembaga tertentu. Ini semata untuk menyelamatkan posisi Teddy, anak emasnya Prabowo. Publik tahu. Jadi wajar kalau kalangan wartawan, pengamat dan LSM kadang bersuara keras menyikapi jalan pemerintahan hari ini.
Harapan checks and balances hanya ada dari kalangan jurnalis, pengamat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Itupun sudah dianggap ” Londo Ireng”.
Adalah Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo pertama melontarkan protes dan komplain. Atas nama
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi DKI Jakarta ia merespons pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang mengkaitkan kelompok kritis seperti jurnalis, ekonom, pengamat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sebagai ‘londo ireng’. Ia ingatkan secara historis, istilah ‘londo ireng’ merujuk pada pribumi yang dianggap berpihak kepada kepentingan penjajah atau menjadi perpanjangan tangan kolonial. Konotasinya mengandung stigma, tidak berpihak pada bangsa sendiri alias pengkhianat.
Sangat disayangkan pernyataan Presiden yang mengidentikkan wartawan/ jurnalis seperti ‘Londo Ireng’ yang artinya ‘Belanda Hitam’ atau pengkhianat bangsa, sebut Kesit. Padahal, kalau kita baca sejarah, wartawan atau jurnalis juga turut andil berdiri Indonesia dan mengisi kemerdekaan. “Banyak pendiri bangsa ini berprofesi sebagai wartawan. Wartawan harus memiliki sikap kritis terhadap sesuatu apa pun yang terjadi di Tanah Air, termasuk dalam mengkritisi penguasa jika tidak sejalan dengan kehendak rakyat.
Dalam negara demokrasi, kritik dari pers dan masyarakat sipil bukan ancaman, melainkan bagian dari mekanisme checks and balances untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik. Pernyataan Prabowo tidak
hanya mencederai kehormatan dan martabat wartawan tetapi juga berpotensi mengganggu kemerdekaan pers yang dijamin Undang-Undang. Suara koreksi datang dari daerah kraton Surakarta. Ketua PWI terpilih Sri Hartanto mengatakan, narasi yang disampaikan Prabowo, berpotensi memunculkan stigma negatif terhadap
profesi wartawan dan dapat mengganggu iklim kebebasan pers. Kerja jurnalistik berlandaskan fakta dan data di lapangan. Tidak dapat dimaknai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara. Sikap kritis terhadap berbagai persoalan, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koperasi Desa Merah Putih, maupun persoalan hukum, ekonomi, sosial, dan isu publik adalah tugas wartawan. Berjalan fungsi control dimaksudkan agar pemerintah bekerja lebih baik, bukan bentuk pengabdian kepada bangsa asing, kata Sri Hartanto.
Menurutnya, retorika yang mengaitkan kritik media dengan istilah “antek asing” maupun “londo ireng dikhawatirkan membentuk persepsi keliru di Tengah masyarakat terhadap profesi wartawan. Apabila narasi tersebut terus disampaikan, masyarakat dapat memandang jurnalis sebagai pihak yang memusuhi negara atau bahkan sebagai pengkhianat. Itu Sangat menyakitkan. Oleh sebab hati-hatilah berpidato. Sebab pidato kepala negara menjadi pedoman bagi segenap insan nusantara. (*)
