PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah memastikan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Sumatera Barat (Sumbar) fokus pada kebutuhan masyarakat. Selain memperbaiki jalan, jembatan, dan irigasi, pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi agar proses pemulihan permanen berjalan lebih efektif, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas secara bertahap.
Sekretaris Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, Adratus Setiawan mengatakan, pemulihan infrastruktur difokuskan pada jalur-jalur yang berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Dari 21 ruas jalan yang terdampak bencana, sejumlah titik seperti ruas Manggopoh–Padang Luar dan Kelok 44 menjadi prioritas penanganan karena memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“TKD kita ada 31 paket pengerjaan, tapi kami fokuskan lagi variabel kebutuhan masyarakat nya. Sepuluh paket sudah terkontrak, diharapkan bulan-bulan ke depan akan gencar dilakukan pengerjaan,” ujar Adratus dalam Dialog Interaktif bertema Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang disiarkan LPP RRI Padang, Kamis (30/7).
Ia menambahkan, dalam setiap pembangunan pemerintah tidak hanya mempertimbangkan kecepatan pelaksanaan, tetapi juga kualitas konstruksi agar lebih mampu menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Karena itu, proses perencanaan turut melibatkan akademisi untuk menghasilkan konstruksi yang lebih adaptif terhadap kondisi wilayah.
Sementara itu, Pengelola Sumber Daya Air Provinsi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDA-BK) Sumbar, Andy Ikhvan menuturkan, percepatan rehabilitasi juga dilakukan pada jaringan irigasi dan sumber daya air yang mengalami kerusakan akibat bencana. Pembangunan kembali infrastruktur kini tidak lagi menggunakan pendekatan desain standar, melainkan disesuaikan dengan karakteristik wilayah melalui evaluasi perencanaan dan pemanfaatan teknologi.
“Biasanya bangun dengan desain standar, sekarang tidak lagi. Harus disesuaikan dengan kondisi riil. Kita juga mencoba simulasi di daerah yang sangat rawan, terutama irigasi pegunungan, dengan menggunakan AI untuk menganalisis parameter yang selama ini belum masuk, seperti tingkat kemiringan, curah hujan, dan lainnya,” ujar Andy.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Ilham Wahab menjelaskan, seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu pada dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang menjadi pedoman koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dokumen tersebut mengatur pembagian kewenangan sekaligus memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan secara terintegrasi.
Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar juga memperkuat pemantauan rehab-rekon melalui Dashboard Satu Data Bencana yang telah terintegrasi dengan Sakato Plan serta terkoneksi dengan badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan berbasis data.
“Kita punya Dashboard Satu Data Bencana. Sekarang dashboard itu sudah diintegrasikan ke data perencanaan pembangunan melalui Sakato Plan dan terkoneksi dengan Bappenas. Kami upayakan semua sektor pulih dengan cepat,” kata Ilham.
Melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, pemanfaatan teknologi, serta percepatan pembangunan infrastruktur prioritas, Pemprov Sumbar terus berupaya memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memulihkan kerusakan akibat bencana, tetapi juga menghadirkan infrastruktur yang lebih tangguh sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan produktif.
Tambahan TKD untuk Dukung Pemulihan
Sebelumnya, melalui dukungan tambahan Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah mendorong percepatan pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, ekonomi masyarakat, hingga penguatan mitigasi bencana agar kehidupan masyarakat terdampak bencana di Sumbar kembali pulih secara menyeluruh.
Pemerintah pusat telah mengalokasikan tambahan TKD sebesar Rp534 miliar untuk Sumbar sebagai bagian dari dukungan percepatan rehab-rekon pascabencana. Dana tersebut telah disalurkan ke rekening kas daerah dan diharapkan segera direalisasikan melalui berbagai program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, tambahan TKD merupakan instrumen strategis dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pemanfaatan anggaran tersebut sangat bergantung pada kualitas perencanaan, ketepatan sasaran program, serta percepatan pelaksanaan di seluruh kabupaten/kota.
“Percepatan alokasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang tepat sasaran. Karena itu, seluruh daerah harus mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Mahyeldi dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (21/7) lalu.
Sementara itu, Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Fernando Siagian menegaskan, tambahan TKD hanya dapat digunakan untuk mendukung rehab-rekon pascabencana, pemulihan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan mitigasi bencana. Dana tersebut tidak diperkenankan digunakan untuk kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan penanganan kebencanaan.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berikutnya, termasuk mengantisipasi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada September mendatang.
“Mitigasi harus dipersiapkan sejak sekarang. Penanganan bencana tidak boleh lagi bersifat reaktif, tetapi harus direncanakan sejak dini sehingga daerah lebih siap menghadapi berbagai potensi risiko,” katanya. (h/fzi)
