Oleh : Fachrul Rasyid HF (Wartawan Senior)
Satu malam tahun 2017 saya diundang ke Rumah Dinas Wali Kota Padang, untuk sebuah dialog tentang “Masalah Banjir Kota Padang”. Selain Wali Kota Mahyeldi dan pejabat dinas Kota Padang, hadir dua orang ahli Lingkungan dari ITB dan UI. Acara itu dipandu Zukri Saat, mantan Ketua WALHI Indonesia.
Kesimpulan dari dua ahli itu, banjir Kota Padang adalah akibat luapan sungai. Saya yang dapat giliran bicara memperkenalkan diri sebagai penghuni lingkungan, membantah kesimpulan itu. Saya bilang, hampir 40 tahun saya mengamati banjir, belum menemukan sungai melimpah dan merendam kota kini. Kecuali di bagian hulu sungai, atau di kawasan Pemancungan Padang Selatan, dan Simpang Kalumpang, Tabing, Kecamatan Koto Tangah. Tapi sejak 1994, setelah normalisasi sejumlah sungai besar di Padang, Pemancungan muali bebas dari luapan Batang Arau.
Saya gambarkan kontur kota Padang yang berada di kawasan cekungan antara perbukitan dan pantai. Ada bagian kota yang berada 0,5 meter di bawah permukaan laut. Jarak hulu 21 sungai di Kota Padang terbilang pendek dan berarus deras. Terpanjang 15 Km dan terpendek 150 meter ke pantai.
Lalu, saya buka sejarah bagaimana Ir. Herman Thomas Karsten, arsitek Belanda merancang Padang bebas banjir. Ia membangun sejumlah drainase besar, Banda Bakali, Banda Jati, Bada Puruiah Banda Olo, Banda Gereja, Banda Lolong dsb. Juga dibangun dua waduk penampungan, satu di Ulak Karang (Wisma Indah) dan di Purus V kini dinamai Danau Cimpago.
Sayang, sejak dibangun Belanda, nyaris tak ada drainase baru yang representatif di kota ini. Padahal pemukiman semakin padat dan sejak 1982 luas kota bertambah dari 4 Kecamatan jadi 11 Kecamatan. Sejumlah perumahan memenuhi kawasan pertanian tanpa menyediakan saluran yang memadai.
Saluran Irigasi Gunung Nago, di Pauh, juga peninggalan Belanda, yang mengalirkan air ke sebagian besar pelosok kota Padang hingga ke Alai dan Ulak Karang, belum terdengar pernah direhabilitasi bahkan sebagian sudah mati. Dan, drainase utama peninggalan Belanda tadi pun tidak direhabilitasi.
Baru saat normalisasi sungai besar di Padang 1992/1994, beberapa saluran utama diperbaiki, tapi sejak itu saluran tersebut tidak disentuh lagi.
Yang membuat para ahli dan juga Walikota Padang, terpengaruh, kesimpulan saya bahwa banjir yang sering merendam sebagian besar kota Padang, adalah akibat tidak adanya master plan PETA DRAINASE yang jelas. “Saya tanya pak Wali, tahukah pak Wali bagaimana peta drainase kota ini?. Saya yakin pak Wali tidak tahu. Sebab, jangankan kota, Kecamatan, Kelurahan saja tidak punya peta drainase. Lantas bagaimana memonitor, mendeteksi dan menanggulangi banjir, tanpa peta drainase?,”
Walikotanya terdiam dan hadirin saling memandang. Suasana makin panas saat saya bilang,” Selama ini Pemko Padang cuma cuap-cuap mengatasi banjir, lalu mengarungi genangan dan berpidato seolah esok pagi banjir akan raib. Selama peta drainase tidak ada, selama itu upaya mengatasi genangan banjir di Padang hanya akan jadi komoditas politik pencitraan”.
Keras memang. Kalau tahulah Pemko Padang saya akan ngomong begitu, mungkin saya tidak diundang. Untung Zukri Saat yang pintar membawakan acara, mengalihkan suasana. “Ini orang suka terus terang. Kita sengaja undang beliau biar ada tingkah gendang di tengah alunan biola”, katanya sembari melempar ketawa.
Saya merasa beruntung saja, bisa menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi biar pejabat yang selama ini pura-pura tahu jadi tahu. (*)
