BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.ID — Perkumpulan Pondok Wisata Bukittinggi (PPWB) resmi memiliki kepengurusan baru. Organisasi yang menaungi pelaku homestay di Kota Bukittinggi itu menargetkan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta merangkul seluruh pengelola homestay agar bergabung dalam asosiasi. Pengurus PPWB dikukuhkan oleh Ketua Perhimpunan Homestay Sumatera Barat (PHSB) di Aula Kantor Wali Kota Bukittinggi, Selasa (22/9/2026).
Ketua Umum PPWB, Prof. Dr. Sukmareni, SH, MH mengatakan, langkah pertama yang akan dilakukan setelah pengukuhan adalah melanjutkan program kepengurusan sebelumnya sekaligus mengajak seluruh homestay yang belum bergabung untuk menjadi bagian dari PPWB.
“Kita akan melanjutkan program ketua yang lama dan merangkul semua homestay yang belum bergabung bisa bergabung asosiasi. Jelas akan berbeda homestay yang bergabung dengan yang tidak bergabung,” kata Sukmareni yang juga guru besar Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
Menurutnya, PPWB juga akan menyiapkan sejumlah terobosan dengan menghadirkan ciri khas tersendiri, baik dari sisi makanan maupun pelayanan kepada wisatawan.
“Kita tidak muluk-muluk, yang jelas kita akan bekerja sama dengan semua pentahelik yang ada, termasuk Pemko Bukittinggi,” ujarnya.
Selain memperkuat organisasi, PPWB akan fokus meningkatkan kualitas SDM dan pengelolaan homestay. Kerja sama juga akan dibangun dengan asosiasi homestay di Malaysia serta kelompok sadar wisata yang ada di Kota Bukittinggi.
Sukmareni menjelaskan, secara konsep, homestay memiliki karakteristik berbeda dengan usaha penginapan lainnya. Sebuah homestay, kata dia, maksimal memiliki lima kamar dan pemiliknya harus tinggal di lokasi tersebut.
“Kalau homestay lebih dari lima kamar harus naik kelas menjadi guest house,” katanya.
PPWB sebelumnya bernama Asosiasi Homestay Bukittinggi yang berdiri pada 2021. Organisasi tersebut kemudian berproses menjadi perkumpulan berbadan hukum seiring perubahan regulasi yang tidak lagi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan surat keputusan bagi organisasi kemasyarakatan.
Proses legalitas tersebut dilakukan melalui Notaris Rinaldi Erzal, SH., M.Kn. Setelah nama Asosiasi Homestay Bukittinggi tidak dapat digunakan, organisasi mengajukan nama Perkumpulan Pondok Wisata Bukittinggi.
Pendirian PPWB kemudian disahkan melalui Akta Notaris Rinaldi Erzal, SH., M.Kn. Nomor 04 tanggal 24 Februari 2022 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002404.AH.01.07 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Pondok Wisata Bukittinggi.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis mengatakan keberadaan PPWB diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan sektor pariwisata di Kota Bukittinggi
“Pariwisata merupakan salah satu kekuatan penting di Kota Bukittinggi. Termasuk pondok wisata mempunyai peran penting bagaimana wisatawan merasakan kehidupan masyarakat kita,” kata Ibnu Asis.
Ia mengatakan Pemko Bukittinggi berkomitmen menjalankan fungsi pembinaan dan pelayanan terhadap para pelaku usaha pariwisata di Bukittinggi.
Ketua PHSB, Desmi Irianti, menambahkan wisatawan yang datang ke Bukittinggi tidak hanya membutuhkan tempat untuk berlibur, tetapi juga kenyamanan dan keramahan selama berada di daerah tujuan wisata.
“Homestay merupakan wajah keramahan masyarakat Bukittinggi. Ketika tamu datang dan diterima sebagai suatu keluarga. Oleh sebab itu mari kita tingkatkan kebersihan, layanan dan keamanan,” ungkapnya.
PPWB juga mencatat sejumlah program dan kolaborasi yang telah dilakukan sejak organisasi homestay tersebut berdiri, baik bersama Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun pihak ketiga seperti Bank Indonesia, perguruan tinggi, Asosiasi Homestay Malaysia dan Desa Wisata Sanjai.
Dua homestay di Bukittinggi bahkan pernah meraih juara I dan III dalam ajang apresiasi homestay yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Dalam kepengurusan baru PPWB, Prof. Dr. Sukmareni dipercaya sebagai Ketua Umum, didampingi Hijrati sebagai Wakil Ketua, Yusni sebagai Sekretaris, Helen Sundari sebagai Bendahara dan Murni sebagai Wakil Bendahara.
Adapun Dewan Pembina terdiri dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi, Yesi Endriani, Dedi Fatria, Neni Anita dan Eddi Novra. Sementara Dewan Pengawas terdiri dari Suzi Yanti, Yuliarti Bakhtiar dan Muslidar.(*)
