PADANG PARIAMAN,HARIANHALUAN.ID — Pihak pengelola Bandara Internasional Minangkabau (BIM) memberikan tanggapan terkait usulan Bupati Padang Pariaman mengenai wacana pergantian nama bandara menjadi Syekh Burhanuddin.
General Manager PT. Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Minangkabau, Doni Subardono menyatakan tidak mempermasalahkan usulan tersebut.
“Boleh saja, ya karena kan nanti diajukan ke pemerintah ya. Itu kan nanti tergantung pemerintah,” ujarnya ketika diwawancarai di Bandara Internasional Minangkabau, Rabu (23/9).
Mengenai kelanjutan usulan ini, pihak pengelola menyerahkan seluruh proses pengajuannya kepada mekanisme yang berlaku di pemerintah.
Doni menegaskan bahwa keputusan akhir terkait persetujuan pergantian nama sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
Pihak bandara menceritakan kembali sejarah penamaan bandara pada masa awal pembangunannya dahulu. Kala itu, terdapat beberapa nama yang sempat diajukan ke permukaan.
“Ya memang dulu pada saat pembangunan juga saya mendengar bahwa ada lima atau enam nama yang diajukan,” ungkap Doni.
Namun, wilayah Minangkabau memiliki keberagaman suku yang cukup banyak sehingga pertimbangan perwakilan daerah menjadi hal utama.
Untuk mewakili seluruh wilayah Sumatera Barat, banyak nama usulan yang tidak disetujui pada saat itu.
“Namun pada saat itu kan di Minangkabau ini kan banyak suku, sehingga untuk mewakili Sumatera Barat, banyak hal yang tidak disetujui,” jelasnya.
Demi menjaga keadilan bagi semua pihak, akhirnya diambil keputusan untuk menggunakan nama daerah.
“Sehingga diambil lah yang adil untuk semua, sehingga nama daerah yang dipakai,” tambahnya.
Pihak pengelola membenarkan bahwa saat ini BIM menjadi satu-satunya bandara yang masih menggunakan nama etnis di Indonesia.
Meskipun demikian, Doni menilai wacana pergantian nama di masa sekarang adalah hal wajar seiring adanya perubahan zaman.
Jika usulan nama baru tersebut diajukan kembali dan disetujui oleh pemerintah, pihak pengelola menyatakan siap mengikutinya.
“Tapi untuk sekarang ada perubahan zaman, kalau mau diajukan lagi dan disetujui pemerintah, mengapa tidak? Kami ikut saja,” pungkas Doni. (h/ita)
