Oleh : Syafruddin Karimi
Departemen Ekonomi
Universitas Andalas
Pelemahan rupiah bukan sekadar berita pasar uang di Jakarta. Ia menyentuh dapur rumah tangga, ongkos produksi UMKM, biaya logistik, harga pangan, belanja APBD, dan daya tahan ekonomi daerah.
Data pasar terakhir menunjukkan rupiah berada di sekitar Rp17.460 per dolar AS. Pada saat yang sama, IHSG jatuh 2,06 persen ke level 6.717,510.
Kombinasi ini mengirim pesan jelas: pasar masih menilai aset Indonesia berada dalam tekanan. Jika pemerintah daerah membaca kondisi ini sebagai urusan Bank Indonesia semata, daerah akan terlambat menyiapkan perlindungan ekonomi masyarakat.
Sumatera Barat perlu membaca pelemahan rupiah sebagai alarm kebijakan. Daerah ini memang bukan pusat industri impor besar seperti kawasan manufaktur utama di Jawa.
Akan tetapi, ekonomi Sumbar tetap bergantung pada banyak barang yang harganya dipengaruhi kurs. BBM, pupuk, obat-obatan, alat kesehatan, elektronik, kendaraan, suku cadang, mesin, bahan bangunan, dan sebagian input produksi UMKM akan menjadi lebih mahal ketika dolar menguat.
Kenaikan biaya itu tidak berhenti di pelabuhan atau gudang distributor. Ia bergerak ke pasar rakyat, angkutan umum, bengkel, toko bangunan, usaha kuliner, proyek konstruksi, dan belanja rumah tangga.
Dampak pertama muncul melalui inflasi impor. Ketika rupiah melemah, barang impor dan barang yang memakai komponen impor naik harga.
Pedagang menghadapi harga kulakan lebih mahal. Petani menghadapi pupuk, alat, dan sarana produksi yang lebih mahal.
Nelayan menghadapi biaya BBM dan perawatan mesin yang lebih berat. Kontraktor kecil menghadapi harga bahan bangunan yang naik. UMKM kuliner menghadapi kenaikan bahan baku, gas, kemasan, dan ongkos distribusi.
Jika pelaku usaha menaikkan harga terlalu cepat, konsumen mengurangi belanja. Jika pelaku usaha menahan harga, margin usaha menipis. Dua pilihan ini sama-sama menekan ekonomi daerah.
Dampak kedua muncul melalui daya beli. Sumbar memiliki struktur ekonomi yang sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga, perdagangan, pertanian, pendidikan, transportasi, jasa, dan UMKM.
Ketika harga naik lebih cepat dari pendapatan, masyarakat mengurangi belanja sekunder. Warung, toko ritel, pasar tradisional, usaha makanan, transportasi lokal, dan jasa kecil akan merasakan penurunan permintaan.
Pelemahan daya beli ini berbahaya karena ia menciptakan rantai tekanan baru: penjualan turun, omzet melemah, keuntungan berkurang, perekrutan tenaga kerja tertahan, dan konsumsi kembali melemah.
Dampak ketiga menyentuh APBD. Pemerintah daerah akan menghadapi kenaikan biaya pengadaan barang, proyek infrastruktur, bahan bakar operasional, dan program pelayanan publik.
Jika Pemda tidak menata ulang prioritas belanja, APBD dapat kehilangan daya dorong. Belanja yang tidak produktif harus dikurangi. Belanja yang menjaga pangan, logistik, UMKM, transportasi, dan perlindungan kelompok rentan harus diperkuat.
Dalam kondisi rupiah lemah, APBD tidak boleh bergerak seperti rutinitas administratif. APBD harus menjadi instrumen stabilisasi ekonomi daerah.
Strategi pertama Sumbar ialah memperkuat pengendalian inflasi daerah. Pemda perlu memantau harga harian secara disiplin, terutama beras, cabai, bawang, telur, ikan, minyak goreng, BBM, dan komoditas yang memengaruhi biaya hidup.
Operasi pasar harus tepat sasaran, bukan sekadar seremoni. Kerja sama antardaerah perlu diperkuat agar pasokan pangan tidak terganggu. Rantai distribusi harus dipangkas melalui penguatan pasar induk, gudang pangan, cold storage, transportasi komoditas, dan informasi harga yang terbuka.
Strategi kedua ialah memperbesar produksi lokal. Sumbar harus memperkuat pertanian, peternakan, perikanan, pangan olahan, dan produk UMKM berbasis sumber daya daerah.
Ketergantungan pada pasokan luar daerah membuat Sumbar rentan terhadap kenaikan ongkos transportasi dan pelemahan rupiah.
Pemerintah daerah perlu mengarahkan bantuan bukan hanya dalam bentuk subsidi sesaat, tetapi juga pada irigasi, jalan produksi, bibit unggul, teknologi pascapanen, kemasan, sertifikasi, akses pasar, dan pembiayaan murah. Produk lokal harus naik kelas agar mampu menggantikan barang luar yang makin mahal.
Strategi ketiga ialah membantu pelaku usaha bertahan. UMKM perlu memperbaiki pencatatan keuangan, mengendalikan stok, mencari bahan baku lokal, menekan pemborosan energi, dan menyesuaikan harga secara bertahap.
Pedagang perlu memprioritaskan barang yang cepat berputar. Pelaku kuliner dan pariwisata perlu memakai produk lokal sebagai identitas sekaligus cara menekan biaya.
Petani dan pelaku pangan perlu memperkuat koperasi atau kelompok usaha agar pembelian input dan pemasaran menjadi lebih efisien. Dunia usaha harus menjaga likuiditas dan menghindari ekspansi yang terlalu berisiko.
Masyarakat juga perlu menyesuaikan perilaku ekonomi. Konsumen perlu mendukung produk lokal, mengurangi belanja impor yang tidak mendesak, memperkuat tabungan darurat, dan berbelanja lebih rasional.
Sikap ini bukan sekadar pilihan pribadi, tetapi bagian dari pertahanan ekonomi daerah. Ketika masyarakat membeli produk lokal, uang berputar lebih lama di Sumbar.
Perputaran itu menjaga pedagang, petani, UMKM, tenaga kerja, dan pendapatan daerah.
Pelemahan rupiah harus menjadi momentum bagi Sumbar untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Daerah tidak dapat mengendalikan dolar AS, yield global, atau arus modal asing. Daerah dapat mengendalikan pangan, distribusi, UMKM, belanja APBD, produksi lokal, dan kualitas koordinasi kebijakan.
Jika Pemda, pelaku usaha, dan masyarakat bergerak bersama, tekanan rupiah dapat diubah menjadi dorongan memperkuat ekonomi lokal.
Sumbar harus memilih jalan itu: bukan panik menghadapi tekanan, melainkan membangun daya tahan dari kekuatan sendiri.(*)
