PADANG, HARIANHALUAN.ID — Hingga pertengahan Mei 2026, rehabilitasi sawah terdampak bencana di Sumatera Barat (Sumbar) nyaris rampung. Pemerintah bahkan pusat disebut memberikan perhatian khusus karena capaian Sumbar dinilai paling unggul dibanding dua provinsi terdampak bencana lainnya di Sumatera.
Data Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, Sumbar memperoleh alokasi pemulihan sebesar Rp32,6 miliar untuk lahan sawah terdampak seluas 3.902 hektare yang tersebar di 11 kabupaten dan kota.
Dari luasan tersebut, progres konstruksi rehabilitasi lahan kini telah mencapai 98 persen atau seluas 3.809 hektare. Sementara progres olah lahan mencapai 83,9 persen dan realisasi tanam sudah berada pada angka 77 persen atau sekitar 3.019 hektare.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun) Sumbar, Afniwirman mengatakan, secara fisik pekerjaan rehabilitasi sawah sebenarnya telah tuntas sepenuhnya. Saat ini pemerintah tinggal menyelesaikan tahapan penanaman di beberapa daerah.
“Progress pengerjaan fisik sudah selesai 100 persen. Tinggal proses penanaman saja yang tersisa sekitar 8 persen lagi. Insya Allah sesuai target Bapak Menteri Pertanian, pemulihan bisa selesai dalam waktu satu bulan,” ujarnya kepada Haluan, Selasa (19/5).
Ia menuturkan, daerah yang masih menyisakan proses tanam berada di Kabupaten Pasaman dan Limapuluh Kota. Namun, secara keseluruhan progres penanaman di Sumbar sudah mencapai sekitar 92 persen.
Afniwirman menyebut, capaian tersebut membuat Sumbar menjadi provinsi dengan progres pemulihan terbaik dibanding daerah lain yang sama-sama terdampak bencana. “Dari tiga provinsi yang terkena bencana, Sumbar yang paling unggul. Oleh karena itu, Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian memberikan bonus kepada Sumbar berupa peluang tambahan program seperti irigasi, jalan usaha tani, perpompaan dan kegiatan pendukung lainnya jika target selesai tepat waktu,” ujarnya.
Pemulihan lahan sawah terdampak di Sumbar tersebar di Kota Padang, Pesisir Selatan, Limapuluh Kota, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Solok, Pasaman, Padang Pariaman, Kota Solok, dan Kota Pariaman.
Kabupaten Solok menjadi daerah dengan cakupan rehabilitasi terbesar, yakni mencapai 1.500 hektare, dengan progres konstruksi 100 persen. Realisasi tanam di daerah itu telah mencapai 90 persen.
Bahkan di lokasi groundbreaking rehabilitasi sawah di Jorong Munggu Tanah, Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, konstruksi dan penanaman pada lahan seluas 35 hektare sudah rampung sepenuhnya.
Sementara di Kabupaten Padang Pariaman, rehabilitasi sawah telah mencapai 98 persen dari target 644 hektare. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian pemerintah pusat berada di Jorong Tanah Taban, Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Lubuk Alung.
Tak hanya fokus pada rehabilitasi sawah terdampak, Sumbar juga memperoleh tambahan dukungan anggaran besar untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian secara menyeluruh. Program tersebut meliputi pembangunan irigasi perpompaan, dam parit, jalan usaha tani, irigasi tersier hingga optimalisasi lahan non-rawa.
“Untuk pemulihan sawah terdampak ditambah kegiatan lain seperti irigasi perpompaan, dam parit, jalan usaha tani, irigasi tersier hingga olah non-rawa, Sumbar mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp228 miliar,” kata Afniwirman.
Dari total anggaran tersebut, serapan untuk penanganan sawah terdampak senilai Rp32,9 miliar sudah tuntas 100 persen. Sementara pekerjaan jaringan irigasi perpompaan dan program penunjang lainnya masih berproses dengan progres sekitar 40 hingga 50 persen.
Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan program optimalisasi lahan non-rawa seluas 15 ribu hektare di Sumbar. Saat ini proses penyusunan SID atau Survey Investigation Design tengah dikerjakan bersama Universitas Andalas(Unand). “Yang sudah selesai SID-nya sekitar 7.228 hektare. Jadi lebih kurang sudah separuh,” ujarnya.
Meski progres pemulihan terus melaju, Afniwirman mengakui bantuan untuk kategori lahan rusak berat hingga kini masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Sementara untuk kategori rusak sedang, Sumbar kembali mengusulkan tambahan rehabilitasi sekitar 474,5 hektare setelah menerima data terbaru dari kabupaten/kota terdampak.
Ia menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan rehabilitasi dan penanaman di Sumbar sepenuhnya dilakukan melalui swakelola kelompok tani. Skema kerja sama dengan TNI/Polri yang sebelumnya sempat menjadi opsi dari pusat akhirnya tidak digunakan di Sumbar. “Secara dominan semuanya memilih swakelola kelompok tani. Jadi, anggaran yang kami turunkan itu sekaligus dengan penanamannya,” katanya.
Pemprov Sumbar kini menargetkan seluruh proses penanaman selesai sebelum akhir Mei. Bahkan target internal yang dipatok lebih cepat, yakni seluruh lahan sudah tertanam pada 22 Mei 2026.
Afniwirman berharap pemerintah kabupaten/kota terus mempercepat penyelesaian pekerjaan di lapangan mengingat lokasi kegiatan berada langsung di daerah masing-masing.
“Kami di provinsi sifatnya penghubung dan pengendali. Makanya kami berharap seluruh paket kegiatan yang sudah dialokasikan ke daerah segera diselesaikan agar pemulihan pertanian Sumbar benar-benar tuntas,” tuturnya. (h/fzi)
