Perjalanan panjang itu kemudian melahirkan Beasiswa Dana Hibah PT Rajawali yang sampai sekarang disalurkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Dalam program 2023, misalnya, Dinas Pendidikan Sumbar menyebut beasiswa tersebut diberikan kepada putra-putri asal Sumbar yang sedang menempuh pendidikan dan memiliki prestasi maupun keterbatasan ekonomi.
Penerimanya mencakup siswa SMA, SMK, SLB, serta mahasiswa perguruan tinggi untuk jenjang S1, S2 dan S3, baik di dalam maupun luar negeri. ([Dinas Pendidikan Sumatera Barat][4])
Skema tersebut juga mencakup beasiswa prestasi akademik, nonakademik dan beasiswa berkelanjutan.
Pada 2025, persyaratan program bahkan secara eksplisit mencantumkan surat pernyataan tidak pernah mendapatkan beasiswa dari pihak lain bagi calon penerima.
Ketentuan tersebut menjadi penting jika dikaitkan dengan temuan pemeriksaan terbaru BPK mengenai adanya penerima Beasiswa Rajawali yang juga mendapatkan bantuan pendidikan dari sumber lain.
Sebab, sejarah panjang Beasiswa Rajawali menunjukkan bahwa sejak awal program ini bukan sekadar program bantuan pendidikan biasa.
Ia lahir dari dana hibah khusus yang sejak awal dimaksudkan untuk menjadi sumber pembiayaan pendidikan Sumatera Barat. Perjalanan Beasiswa Rajawali menyimpan satu ironi. Dana yang bermula dari hibah US$5.000 justru membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat.
Setelah berkembang menjadi puluhan miliar rupiah, dana tersebut kemudian menjadi sumber pembiayaan pendidikan bagi generasi muda Sumatera Barat.
Ada sejarah panjang di belakangnya. Ada dana hibah yang pernah mengendap bertahun-tahun. Ada regulasi yang harus dicari. Dan ada tujuan awal untuk pendidikan Sumatera Barat yang harus dijaga.
Kini, ketika BPK kembali menyoroti pengendalian penyalurannya dan Pemprov Sumbar menyusun SOP baru, sejarah tersebut menjadi pengingat bahwa Beasiswa Rajawali bukan sekadar uang bantuan yang dibagikan setiap tahun.
Ia adalah dana hibah yang sejak awal membawa mandat untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Sumatera Barat.
Karena itu pula, persoalan ketepatan sasaran, transparansi dan pengendalian penyalurannya menjadi bagian penting dari menjaga amanah tersebut. (*)
