PADANG, HARIANHALUAN.ID — Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga memiliki dampak terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak, salah satunya melalui Gebyar Pajak 2026.
Kegiatan yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Sabtu (3/10) malam, tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Sumbar ke-81. Selain memberikan apresiasi kepada wajib pajak, kegiatan itu diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa penerimaan pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat perekonomian daerah.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerimaan yang berperan dalam mendukung pembangunan daerah. Semakin baik tingkat kepatuhan masyarakat, semakin besar pula ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Menurut Mahyeldi, pemerintah tidak hanya mendorong masyarakat agar taat membayar pajak, tetapi juga berupaya menghilangkan berbagai hambatan dalam proses pembayaran. Kemudahan akses menjadi salah satu strategi agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi tanpa harus mengorbankan banyak waktu dan biaya masyarakat.
Berbagai inovasi layanan perpajakan telah dikembangkan, mulai dari Samsat Nagari, Samsat Malam Minggu, layanan pembayaran ketika Car Free Day, hingga kios e-Samsat yang memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran secara mandiri. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pelayanan publik harus mengikuti kebutuhan dan mobilitas masyarakat. “Banyak pilihan-pilihan yang saat ini tersedia, itu semuanya bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak,” ujar Mahyeldi.
Ia menyebutkan, layanan Samsat Nagari juga terus diperluas hingga berbagai wilayah, termasuk kawasan yang berada di perbatasan Sumatera Barat dengan provinsi tetangga. Dengan semakin dekatnya layanan kepada masyarakat, biaya transaksi dan waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pajak diharapkan semakin kecil. “Bahkan layanan itu kini sudah sampai ke pelosok-pelosok negeri,” ujarnya.
Bagi pemerintah daerah, peningkatan penerimaan PKB memiliki arti strategis di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus berkembang. Penerimaan daerah yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan program pembangunan sekaligus mempertahankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Mahyeldi menegaskan, kemudahan layanan tersebut harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesadaran masyarakat. Pajak yang dibayarkan masyarakat pada akhirnya kembali dalam bentuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan yang manfaatnya dirasakan secara luas. “Semoga dengan kemudahan itu, masyarakat juga menjadi semakin taat dalam membayar pajak kendaraannya,” harapnya.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengatakan, Gebyar Pajak 2026 tidak semata-mata kegiatan seremonial. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun budaya kepatuhan perpajakan sekaligus mendekatkan masyarakat dengan informasi mengenai kewajiban pajak daerah. “Gebyar Pajak bukan sekadar kegiatan seremonial. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk membangun kesadaran, kepatuhan, dan budaya masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah,” kata Muhidi.
Ia menilai, penguatan penerimaan daerah menjadi semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan. Karena itu, dukungan masyarakat melalui kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu bagian dari upaya memperkuat kemampuan keuangan daerah. “Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus berkembang, Sumatera Barat membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, Al Amin, mengatakan, Gebyar Pajak 2026 merupakan hasil kolaborasi Pemprov Sumbar dengan Kepolisian, PT Jasa Raharja, Bank Indonesia dan Bank Nagari. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kepatuhan pajak juga membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk sektor perbankan dan lembaga terkait.
Untuk menarik partisipasi masyarakat, panitia menyediakan berbagai hadiah, di antaranya tiga paket umrah, tiga unit sepeda motor, lima unit sepeda listrik, sembilan gram emas serta 81 helm. Selain itu, tersedia 3.000 paket makanan tradisional yang dapat dibeli masyarakat dengan harga Rp81. Paket tersebut merupakan dukungan Bank Indonesia Perwakilan Sumbar.
Al Amin menegaskan, pelaksanaan Gebyar Pajak 2026 tidak menggunakan dana APBD. Berbagai hadiah dan fasilitas dalam kegiatan tersebut berasal dari dukungan mitra serta UPTD Samsat dan Bapenda se-Sumbar. Dengan demikian, kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk kolaborasi dalam mendorong kepatuhan pajak tanpa menambah beban belanja daerah.
Dari perspektif ekonomi, peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor tidak berhenti pada bertambahnya penerimaan kas daerah. Pajak yang terkumpul menjadi bagian dari kemampuan pemerintah membiayai pembangunan, yang pada akhirnya dapat mendukung aktivitas ekonomi, pelayanan publik, serta menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pergerakan masyarakat dan dunia usaha. Karena itu, membayar pajak kendaraan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi masyarakat dalam memperkuat fondasi ekonomi Sumatera Barat. (h/adv)
