PADANG PANJANG, HARIANHALUAN.ID — Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara nasional menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Terbatasnya ruang fiskal kerap melambatkan implementasi berbagai program kerja prioritas kepala daerah.
Namun, keterbatasan APBD tersebut tidak menyurutkan langkah Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis. Mengantisipasi dampak efisiensi anggaran, Hendri Arnis memilih langkah proaktif dengan memperkuat kolaborasi bersama Pemerintah Pusat dan kementerian terkait.
Alih-alih pasrah menunggu kecukupan anggaran daerah, Wali Kota Padang Panjang gencar melakukan koordinasi ke tingkat pusat untuk menjemput bola dan memboyong berbagai program strategis kementerian ke Kota Padang Panjang.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus disikapi secara bijak dan kreatif oleh seluruh jajaran pemerintah daerah agar pelayanan publik dan pembangunan tidak terhenti.
“Efisiensi anggaran bukan alasan bagi kita untuk berhenti membangun dan melayani masyarakat. Justru di tengah keterbatasan ini, kita dituntut untuk lebih kreatif dan adaptif. Kalau ruang fiskal di daerah terbatas, kita harus aktif menjemput bola dan menyelaraskan program daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat,”ujar Hendri Arnis.
Ia menambahkan, sinergi yang erat dengan kementerian dan lembaga pusat menjadi kunci utama agar berbagai proyek pembangunan dan sektor prioritas di Padang Panjang tetap terdanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kita tidak boleh hanya diam menunggu. Banyak peluang dan program di kementerian yang bisa kita bawa ke Padang Panjang. Selagi program tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, kita akan terus perjuangkan dan sinergikan dengan pusat,” tegasnya.
Melalui pendekatan kolaboratif ini, Pemerintah Kota Padang Panjang optimis dapat menjaga ritme pembangunan daerah serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara berkelanjutan, meskipun berada di tengah kondisi efisiensi anggaran nasional.
Salah satu fokus utamanya adalah penguatan sistem pelayanan kesehatan daerah. Wali Kota Hendri Arnis melakukan audiensi langsung dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Jakarta pada Rabu (16/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, Hendri Arnis mendorong pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang agar dapat naik kelas menjadi rumah sakit rujukan regional.
Ia menjelaskan bahwa pengembangan RSUD Kota Padang Panjang menjadi rumah sakit rujukan regional sangat krusial untuk memperluas jangkauan dan mutu layanan kesehatan masyarakat di wilayah sekitarnya.
“Pengembangan RSUD Padang Panjang menjadi rumah sakit rujukan regional merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem kesehatan daerah. Melalui sinergi dengan Kementerian Kesehatan, kita berharap peningkatan fasilitas dan sarana medis medis dapat didukung langsung melalui anggaran pusat,” ujar Hendri Arnis di hadapan Mentri Kesehatan itu.
Tidak hanya sektor kesehatan, dalam beberapa waktu terakhir Wali Kota Hendri Arnis juga menyambangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kunjungan tersebut bertujuan untuk berkonsultasi serta memperkuat tata kelola dan pengelolaan fiskal daerah agar tetap sehat dan akuntabel di tengah kebijakan pengetatan anggaran nasional.
“Selain menggaet program fasilitas umum seperti kesehatan dan infrastruktur, kita juga berkonsultasi ke Kemendagri untuk memastikan pengelolaan fiskal Padang Panjang tetap kuat, efektif, dan efisien. Jika tata kelola keuangan daerah sehat dan sinergi dengan pusat terjalin baik, berbagai program prioritas untuk masyarakat akan tetap berjalan optimal,” tegas Hendri Arnis. (h/piz)
