Oleh: Dr.M.A.Dalmenda.M.Si
Dosen Komunikasi Politik Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UNAND
Arosuka tidak pernah sekadar menjadi sebuah koordinat dingin di atas peta Kabupaten Solok. Kota administrasi yang bertengger tangguh di pinggang perbukitan itu adalah sebuah cetak biru spasial yang dibidani langsung oleh jemari teknokratis Dr.Gamawan Fauzi, SE. MM, Dt. Rajo Nan Sati puluhan tahun silam.
Ia dirajut dengan ketelitian seorang perencana yang visioner sekaligus keteguhan filosofis seorang putra daerah yang ingin memecah sentralisasi pembangunan. Namun, ketika bencana galodo (banjir bandang) dihantarkan oleh langit pada akhir September 2026 lalu, hantaman lumpur dan batu itu tidak hanya meretakkan dinding fisik kompleks pemerintahan.
Bencana tersebut juga mengguncang fondasi narasi besar pembangunan yang telah lama mapan. Seiring mengeringnya sedimen kelabu di ruang publik, embusan wacana untuk memindahkan kembali pusat pemerintahan ke Koto Baru di Kecamatan Kubung mulai ditiupkan secara instan oleh otoritas daerah dengan sokongan pusat.
Dalihnya klasik: keselamatan jangka pendek. Namun, jika kita membaca lebih dalam secara tersirat di balik respons tegas sang mantan Mendagri, terbentang sebuah kegelisahan mendalam yang melampaui ego sektoral.
Bagi peraih Bung Hatta Anti-Corruption Award tersebut, proposal relokasi itu terasa seperti sebuah kepasrahan yang terburu-buru—sebuah kepatuhan instan pada rasa takut yang abai terhadap nalar penataan ruang jangka panjang.
Secara geografis, perdebatan ruang ini berdiri di atas benturan dua tipologi alam yang memiliki kerentanan alaminya masing-masing. Arosuka, dengan karakter lerengnya yang curam, memang menyimpan risiko bencana berenergi kinetik besar yang datang dalam hitungan menit.
Hanya saja, memindahkan ibu kota ke Koto Baru, sebuah lembah aluvial dengan sedimen longgar yang telah jenuh oleh kepadatan permukiman bukanlah sebuah solusi.
Langkah tersebut justru memindahkan pusat administrasi pada ancaman laten berupa banjir luapan kronis hingga risiko likuefaksi di masa depan. Bagi logika teknokrasi yang jernih, melarikan diri ke Koto Baru hanya demi mengamankan roda birokrasi adalah wujud kekalahan ekologis.
Jika setiap kali bencana datang jawabannya adalah berpindah, ke mana lagi pusat pemerintahan akan digeser ketika dataran rendah Koto Baru kelak diuji oleh problem alam yang berbeda?
Pilihan yang rasional hari ini bukanlah bermigrasi, melainkan menjinakkan risiko. Struktur mitigasi harus diperbaiki melalui pendekatan teknis terintegrasi: restorasi penampang sungai, pembangunan seri Sabo Dam penahan material di hulu, serta penguatan Early Warning System (EWS) berbasis komunitas di sepanjang aliran sungai Solok.
Di kedalaman batin sang teknokrat ulung, argumen modern tersebut sebenarnya berkelindan erat dengan memori kolektif dan kearifan lokal Minangkabau yang tertuang dalam spirit Pakta Integritas ruang hidup.
Nenek moyang Ranah Minang tidak pernah mengajarkan anak cucunya untuk surut melarikan diri dari nagari ketika diuji oleh alam, sebagaimana petuah adat yang berbunyi: “Ka bukik samo mandaki, ka lurah samo manurun. Kok tibo baka disiram, kok tibo galodo dititih.”
Filosofi dititiah menuntut kita untuk menelusuri hulu masalah—mencari sumbatan dan kerusakan lingkungan di hulu untuk diperbaiki bersama secara komunal—bukan malah mencabut jangkar ekonomi yang telah menghidupkan urat nadi pedalaman Solok.
Membiarkan wacana relokasi ini bergulir tanpa perlawanan konseptual adalah bentuk kelalaian terhadap wejangan “Kalam sabalun masiang, ingek sabalun kanai,” yang mengedepankan mitigasi preventif yang terukur.
Melalui riak kegelisahannya yang sunyi di tengah hiruk-pikuk politik kebencanaan, Gamawan Fauzi seolah sedang mengingatkan siapa pun yang memegang tampuk kekuasaan hari ini pada sebuah adagium klasik: “Sasek di ujuang jalan, babaliak ka pangkua jalan.”
Kembali ke pangkal jalan berarti memiliki keberanian politik untuk merawat dan membenahi hulu lingkungan Arosuka yang terluka, bukan justru mengubur visi jangka panjang daerah di bawah lumpur keputusasaan.
